
Sri Mulyani Cairkan Belanja Pemerintah Rp 1.020 T hingga Juli

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mencatat total belanja pemerintah mencapai Rp 1.020,4 triliun atau 45,5% dari pagu hingga akhir Juli 2023.
"Total belanja Rp 1.020 triliun ini sedikit koreksi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu, jadi total belanja kita sedikit lebih rendah dari tahun lalu, yakni sekitar 1%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita Edisi Agustus 2023, Jumat (11/8/2023).
Sri Mulyani mengatakan dari total belanja tersebut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 493 triliun. Belanja ini dipakai untuk penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran bansos, pelaksanaan Pemilu, dan pembangunan IKN.
Selanjutnya, belanja Non-KL mencapai Rp 527,4 triliun atau 42,3% dari pagu. Realisasi subsidi dan kompensasi BBM serta listrik, program kartu prakerja dan subsidi pupuk.
jika dikelompokkan ke dalam belanja langsung kepada masyarakat, belanja pemerintah telah mencapai Rp 562,6 triliun hingga Juli 2023.
Anggaran ini disalurkan untuk perlindungan sosial, petani dan UMKM, pendidikan dan infrastruktur.
"Rp 562,6 trilun adalah belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat, baik dalam bentuk kartu sembako dan PKH, yaitu keluarga yang masuk dalam program keluarga harapan dan keompok yang mendapatkan kartu sembako itu ada 9,8 juta keluarga atau kelompok yang menerima langsung dari APBN," kata Sri Mulyani.
Untuk PKH kepada 9,8 juta KPM, belanjanya per Juli telah mencapai Rp 14,9 triliun.
"Ini artinya setiap triwulan kita membayar Rp 7,34 dari APBN langsung kepada 9,8 juta keluarga kelompok yang paling rentan ini," tambahnya.
![]() Sri Mulyani dalam acara RAPBN Kita Agustus 2023. (Tangkapan kayar youtube Kemenkeu RI) |
Selain itu, KPM juga mendapatkan sembako, dengan nilai Rp 22,2 triliun. Ini jumlah lebih besar dari PKH yaitu 18,7 juta keluarga yang langsung menerima Rp 22,2 triliun di dalam keluarga.
Itu artinya setiap bulan APBN mengeluarkan Rp 3,7 triliun untuk 18,7 juta keluaga itu. jadi ini adalah penerima yang cukup besar dari APBN langsung kepada keluarga yang paling rentan.
Di samping PKH dan kartu sembako, kelompok rentan ini juga dibelikan BPJS kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh APBN dengan nilai Rp 27 triliun untuk periode Januari-Juli 2023.
Artinya, kata Sri Mulyani, setiap APBN mengeluarkan Rp 3,9 triliun bagi 96,7 juta perserta yang tidak mampu sehingga apabila mereka sakit tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa bayar.
"Itu adalah APBN yang hadir bagi kelompok yang paling rentan langsung dalam bentuk bantuan tunai dan sembako dan bantuan untuk dapat kesehatan," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menkeu: Belanja Pemerintah Tumbuh Single Digit di Februari
