Disubsidi Rp 7 Juta, Motor Listrik Tak Laku! Ini Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mengevaluasi ulang pemberian insentif kendaraan listrik khususnya motor listrik. Rencananya akan ada pelonggaran sejumlah ketentuan yang diharapkan bisa mendongkrak minat masyarakat memanfaatkan program subsidi motor listrik. 

Pantauan CNBC Indonesia, salah satu pemicu program subsidi motor listrik sepi peminat adalah lembaga pembiayaan yang masuk tergolong minim. Bahkan beberapa diler tidak menyediakan skema pembiayaan kredit. Kalaupun ada, jumlahnya hanya sedikit.

"Untuk cicilan cuma pakai AEON yang terima subsidi, sisanya nggak bisa. Di AEON bisa DP atau tanpa DP syaratnya yang terpenting BI checking bagus, nggak boleh ada slip," kata tenaga penjual motor listrik Smoot di Jakarta kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (3/8/2023).

Baca: Pemerintah Ubah Insentif Produsen EV, dari TKDN-Impor CBU

Calon costumer harus memenuhi beberapa syarat tersebut agar pengajuannya bisa diterima. Jika tidak, maka masyarakat harus membeli secara cash untuk mendapatkan subsidinya. Sebagai contoh, Smoot Tempur dengan harga normal Rp 18,5 juta bisa ditebus dengan banderol Rp 11,5 juta dengan sistem kredit jika leasing menyetujui pengajuan pembeli.

"Kalau AEON lolos bisa ngajuin subisidi pakai leasing. Tinggal ajuin ke diler dan bawa KTP sama KK asli. Bayar DP di Rp 2-3 juta sisanya cicilan tapi nilai akhirnya lebih dari Rp 11,5 juta karena kena tenor. Kalau nggak lolos subsidinya dilanjutin via cash bayar Rp 11,5 juta aja," jelasnya.

Namun ternyata tidak banyak juga yang mengikuti program itu.

Diler mengaku sudah mencoba cara-cara lain agar calon pembeli tetap bisa menebus motornya. Termasuk mengakali aturan lama yang mengatur empat syarat penerima subsidi ini, yakni penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), penerima bantuan upah kerja di bawah Rp 3,5 juta, pengguna listrik di bawah 900 VA, dan penerima bantuan sosial (bansos).

Baca: Kejutan Jokowi, Subsidi Motor-Mobil Listrik Bisa Lebih Mudah!

"Kalau mau mengakali, bisa pakai punya saudara atau sepupu yang karyawan di bawah UMR. Kalau dapat subsidi bisa lanjutin atas nama dia, kita bisa mengakali begitu buat subsidi kalau costumer yang mau beli nggak dapat," ungkapnya.

Ketika diler motor listrik Smoot hanya menyediakan 1 leasing, diler Viar justru tidak menyediakan sistem skema pembayaran cicilan.

"Hanya berlaku untuk sistem cash, kalau bukan cash nggak bisa. Makanya ini yang memberatkan karena setelah saya jelaskan itu banyak yang mundur perlahan," kata tenaga penjual diler Viar di Jakarta.

Baca: Pilih Malaysia atau Thailand, Tesla Akhirnya Bergantung ke RI

Diler Was-was

Persoalan ternyata tak berhenti di situ. 

Rencana pemerintah melonggarkan pemberian kredit motor listrik disambut 'dingin' oleh diler. Meski, rencana penyederhanaan itu ditujukan untuk memacu agar peminat program motor listrik bertambah. Dari yang sebelumnya terbatas pada masyarakat dengan kelompok pendapatan tertentu dan UMKM, menjadi lebih luas alias umum. Cukup dengan modal KTP.

Tak disangka, aturan itu justru membuat diler motor listrik justru was-was. Padahal, alasan pemerintah melonggarkan kebijakan subsidi motor listrik itu adalah karena masih minimnya peminat.

Menurut pihak diler, pemerintah terlambat melakukan pembayaran subsidi sebesar Rp 7 juta dari pemerintah ke diler. Dalam beberapa bulan ini, pihak diler mengaku pemerintah belum memberikan subsidi tersebut sehingga diler harus menalangi bahkan 'nombok'.

Diler juga ngeri-ngeri sedap untuk ngasih subsidi lagi apalagi kebijakannya untuk semua KTP, 1 KTP bisa untuk subsidi 1 orang. sedangkan pemerintah kaya gitu (belum bayar subsidi), mereka diler pasti nahan juga," kata tenaga penjual Viar kepada CNBC Indonesia, Rabu (2/8/2023).

Baca: Tesla Belum Masuk, Tapi Pabrikan EV Ini Sudah Investasi di RI

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan sebanyak 200 ribu orang yang bisa mendapatkan insentif kendaraan listrik, khususnya untuk yang melakukan konversi dari motor BBM ke motor listrik. Namun, dari banyaknya ketentuan yang ditetapkan implementasinya baru mencapai 1%.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyadari bahwa implementasi insentif motor listrik masih sangat kecil. Maka, setelah dilihat prosedurnya, kata Bahlil, akan ada pemangkasan prosedur dalam rangka memberikan kemudahan ke masyarakat untuk memperoleh motor listrik.

"Setelah dilihat ada beberapa prosedural yang kita lihat nggak clear. Kan ini konsep bukan cuma subsidi tapi untuk green ya. Ini untuk Indonesia bersih dan untuk mengurangi terhadap BBM juga. Pengalihan," kata Bahlil.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ternyata Ini Biang Kerok Motor Subsidi Tak Laku