
MenPAN-RB Godok Evaluasi PNS, Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) pada 2023.
Evaluasi ini dilakukan dalam rangka menghadirkan birokrasi Indonesia berkelas dunia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, khusus untuk evaluasi SAKIP dilakukan dengan fokus tema prioritas kemiskinan. Maka, yang disorot mulai dari efektifitas penggunaan anggaran, baik di pusat dan daerah, hingga memastikan program dan kinerja berdampak.
"Sesuai arahan Pak Presiden agar hasil evaluasi lebih berdampak, maka fokus evaluasi AKIP 2023 akan lebih menekankan pada upaya mengenai kemiskinan ekstrem," kata Anas dalam acara Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan RI secara daring, Rabu (2/8/2023).
Adapun untuk evaluasi RB terbagi menjadi dua fokus, pertama adalah RB General yang terkait penilaian terhadap kemajuan perbaikan tata kelola di internal kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah; dan kedua RB Tematik yang menilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
"Dengan adanya proses simplifikasi Evaluasi RB yang lebih berdampak maka bapak-ibu tidak lagi disibukkan dengan penilaian mandiri. Penilaian RB general akan dilakukan oleh K/L pada tingkat meso," ucap Anas.
Sementara itu, evaluasi ketiga yang terkait zona integritas menurut Anas mengedepankan pada efektifitas pengendalian internal dalam mengenali potensi risiko integritas, risiko terkait pencapaian kinerja utama, serta adanya perbaikan pelayanan publik.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menambahkan, tujuan akhir evaluasi ini sesuai dengan Road Map RB 2020-2024 yang ujungnya adalah menghadirkan birokrasi Indonesia berkelas dunia.
"World class birokrasi dengan ciri-ciri birokrasi kita bebas KKN, punya akuntabilitas yang tinggi, dan tentu pada akhirnya birokrasi kita mampu memberi pelayanan publik yang prima ke masyarakat kita," tuturnya.
Rentang waktu pelaksanaan evaluasi ini, khususnya evaluasi RB telah dimulai sejak awal Januari hingga Oktober. Berawal dari evaluator internal menyampaikan laporan RB General dan RB Tematik melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional. Baru pada pekan ke-4 Desember evaluator nasional menyampaikan hasil evaluasi RB ke instansi pemerintah.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Bersih-bersih, 48.168 Jabatan di 99 Instansi Dipangkas