Ungkap Kesiapan RI Hadapi UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Jakarta, CNBC Indonesia - Masa depan beberapa komoditas unggulan Indonesia berada dalam ancaman ketika Uni Eropa meresmikan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) atau Undang Undang Deforestasi. Kalangan petani beranggapan bahwa kebijakan ini membawa pengaruh besar terhadap kegiatan sehari-hari petani sebab bakal turut berdampak ke produk yang hendak diekspor ke pasar Eropa maupun dunia.

Di sisi lain, Uni Eropa menyebut peraturan ini dilatarbelakangi oleh situasi deforestasi dan degradasi hutan yang berada pada tingkat mengkhawatirkan, sehingga dapat memperburuk perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sejumlah komoditas yang terpengaruh adalah kelapa sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, karet hingga kedelai. Aturan tersebut juga berlaku untuk sejumlah produk turunan seperti cokelat, furnitur, kertas cetak, dan turunan berbahan dasar minyak sawit lain.

Melihat permasalahan tersebut, media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia dan Kementerian Perdagangan menyelenggarakan FoodAgri Insight On Location dengan tema "Melawan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa".Acara ini akan berlangsung pada Selasa 1 Agustus 2023, pukul 10:00-12:00 WIB.

Para narasumber yang akan hadir dalam FoodAgri Insight On Location, antara lain Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Bara Hasibuan, Ketua Asosiasi Petani Kakao Arif Zamroni, Ketua Departemen Specialty & Industri BPP Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Moelyono Soesilo, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono. Di samping narasumber, akan hadir Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai keynote speech.

Berbagai hal seputar UEDR akan dibahas dalam FoodAgri Insight On Location, mulai dari respons pemerintah terhadap regulasi tersebut sekaligus langkah konkret yang disiapkan Kementerian Perdagangan, hingga respons pelaku usaha dan petani yang terdampak.

Baca: Kiamat Datang, Robert Kiyosaki: Cuma 3 Ini yang Tak Hancur

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Selamatkan 8 Juta Petani, Mendag Lawan Diskriminasi Uni Eropa