Singapura Tak Tergantikan, Pemberi Utang No.1 Indonesia!

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengumumkan, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$ 398,3 miliar atau Rp 5,974,50 triliun (kurs Rp15.000), turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir April 2023 sebesar US$ 403,0 miliar.

Adapun, ULN ini mengalami kontraksi 1,7% secara tahunan (year on year/yoy) dan 1,16% secara bulanan (month to month/mtm)

BI mencatat, Singapura masih menjadi negara nomor satu pemberi utang terbesar ke Indonesia, dengan nilai mencapai US$ 57,64 miliar atau setara Rp 864,60 triliun. Utang ini susut 0,08% dari sebelumnya US$ 57,69 miliar pada April 2023.

Posisi kedua diikuti oleh AS sebesar US$ 30,40 miliar dan Jepang US$ 23,04 miliar. China ada diposisi ketiga sebesar US$ 20,20 miliar. Posisi keempat ada Hong Kong dengan US$ 17,82 miliar.

Dari sisi kreditor kelembagaan, pemberi utang terbesar adalah IBRD sebesar US$ 19,37 miliar dan kedua, ADB sebesar US$ 11,18 miliar. Indonesia tercatat memiliki utang dari IMF sebesar US$ 8,56 miliar. Utang dari IMF ini turun dari sebelumnya US$ 8,69 miliar.

Bank Indonesia (BI) menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Mei 2023 tetap terkendali.

"Tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,7% dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,0%," papar BI dalam laporan SULNI.

Selain itu, BI berargumen struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, lanjutnya, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.