BI Laporkan Utang Luar Negeri RI Mei 2023 Turun US$ 4,7 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$ 398,3 miliar, turun US$ 4,7 miliar atau 1,16% dibandingkan dengan posisi ULN akhir April 2023 sebesar US$ 403,0 miliar.

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ujar Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi BI, Senin (17/7/2023).

Lebih lanjut, Erwin mengungkapkan ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar US$ 192,6 miliar turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 194,1 miliar atau secara tahunan tumbuh 2,3% (yoy).

"Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo. Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," kata Erwin.

Baca: Utang RI Tak Lagi Naik, Per April 2023 Turun Jadi Rp7.849 T

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, lanjutnya, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%); jasa pendidikan (16,8%); konstruksi (14,2%); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah," tegasnya lagi.

Baca: Ini Daftar Menteri Baru Hasil Reshuffle Jokowi Juli 2023

Sementara itu, ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 199,5 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6% (yoy).

Dia menjelaskan kontraksi ULN swasta ini dikontribusikan oleh semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3% (yoy) dan 7,6% (yoy), dibandingkan dengan kontraksi 4,8% (yoy) dan 3,9% (yoy) pada bulan lalu.

Adapun, berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Mei 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,7% dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,0%.

"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3% dari total ULN," kata Erwin.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, lanjutnya, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bukan China, Ini Negara Pemberi Utang Terbesar ke RI