
Gelar Workshop ke-3, DJPI Bahas Solusi Tantangan Sektor Air

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang masif dan arus urbanisasi yang pesat. Hal ini pun memberikan tantangan baru untuk memastikan pasokan air bersih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk sanitasi maupun konsumsi melalui infrastruktur yang ada.
Untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, dibutuhkan investasi yang besar untuk menjaga ketersediaan air bersih. Sayangnya, pembangunan infrastruktur terkendala pendanaan yang terbatas sehingga dibutuhkan cara yang inovatif sebagai solusi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengungkap bahwa ada 2 tantangan utama di sektor air yakni, pemenuhan kebutuhan air minum perpipaan dan air sanitasi.
Untuk air perpipaan pemerintah baru bisa memenuhi kebutuhan air minum perpipaan rumah sekitar 20%. Sedangkan di sektor air sanitasi, cakupan pemenuhan kebutuhan secara nasional baru sebanyak 7.25% saja.
Di sektor air minum perpipaan, hal ini diperparah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang hanya mampu membiayai 37% pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan air minum perpipaan.
"Kemampuan pendanaan pemerintah melalui APBN kalau mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) itu berkisar 37%. Sehingga kita harus cari nih yang 63% nya lagi," ujarnya kepada CNBC Indonesia di sela-sela acara Workshop DJPI PUPR di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (7/4/2023).
Untuk memperdalam serta menjajaki berbagai isu dan tantangan sektor air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun menyelenggarakan Workshop ke-3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Selasa (4/7/2023).
Dengan tema "Secure and Increase Funding For Basic Access to Safe Water and Sanitation For All at All Scales", acara ini digelar untuk mendukung subtema Sustainable Water Finance sebagai side event salah satu Thematic Process World Water Forum ke-10 Tahun 2024.
Dalam workshop itu, selain membahas isu dan tantangan, DJPI PUPR juga membahas solusi dari berbagai tantangan di sektor air, salah satunya yakni solusi pembiayaan inovatif yang berkelanjutan untuk sektor air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Selain itu, Herry menuturkan bahwa menyelesaikan berbagai tantangan tersebut juga dapat dilakukan dengan menggandeng pihak swasta. Saat ini pemerintah sudah banyak melakukan kerja sama dengan badan usaha maupun B2B untuk memenuhi pendanaan pembangunan infrastruktur sektor air dan memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Ke depan, hal ini akan terus didorong pemerintah agar kerja sama ini kian banyak menggandeng berbagai pihak.
"Tentu meringankan pembiayaan bisa dilakukan dengan pihak lain, swasta misalnya. Untuk bisa melibatkan mereka harus memahami mereka juga. Tidak bisa ajak swasta tapi berpikirnya seperti kita membangun sendiri. Jadi apa yang jadi concern swasta harus kita identifikasi, susun sedemikian rupa sehingga swasta tadi nyaman," jelasnya.
Untuk diketahui Indonesia resmi terpilih menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 Tahun 2024 dengan tema "Water for Shared Prosperity" yang akan diselenggarakan di Bali. Kegiatan ini digelar sebagai forum internasional untuk menjawab tantangan dan potensi global terkait sektor air yang diakibatkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
Terdapat enam subtema yang akan dibahas dalam World Water Forum ke-10, yaitu Water Security and Prosperity, Water for Humans and Nature, Disaster Risk Reduction and Management, Government, Cooperation and Hydro-Diplomacy, Sustainable Water Finance, and Knowledge and Innovation.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mengungkap Inovasi Pendanaan untuk Air Bersih dan Sanitasi