Anies Kritik Aturan Pasir Laut, Menteri Ini Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Bakal Calon Presiden RI, Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, Anies mengkritik kebijakan pemerintah yang mengizinkan kegiatan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Anies mengatakan krisis iklim yang terjadi saat ini mengakibatkan banyaknya pantai di Indonesia yang mengalami abrasi. Bahkan beberapa pulau dikatakan rawan tenggelam akibat dari krisis iklim tersebut. Untuk itu, dia mempertanyakan konsistensi kebijakan Pemerintah yang justru membolehkan ekspor pasir laut di tengah kondisi krisis iklim di Indonesia.

Baca: Anies Sindir Ekspor Pasir Laut: Pulau-pulau Rawan Tenggelam

"Ketika pulau-pulau rawan tenggelam, pesisir yang terancam abrasi. Kebijakan yang diambil juga harus konsisten bagaimana kita menyelamatkan itu. Tapi kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut. Maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespon krisis iklim ini," jelas Anies dalam sambutannya pada acara Net Zero Summit 2023, dikutip Senin (26/6/2023).

Selain itu Anies juga menyebutkan saat ini yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan krisis iklim adalah keberpihakan yang bisa memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Dia mengatakan bahwa solusi yang diberikan seharusnya tidak menjadi pintu masuk untuk kepentingan komersial dan parsial. Sehingga nantinya solusi tersebut tidak hanya fokus pada satu aspek yang mana bisa memberikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara.

"Yang kita butuhkan dalam pengelolaan dalam mencari solusi krisis iklim saat ini, jadi kita membutuhkan solusi ini adalah keberpihakan bukan malah menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial parsial. Tapi justru ini solusi yang terasa oleh masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan bukan hanya fokus satu aspek yang biasanya sering kita jadikan aspek utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi," tambahnya.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizki) Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizki)

Pernyataan Anies pun direspons oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dia menyebut Anies belum paham soal PP No. 26/2023.

"Mungkin beliau belum paham," ujar Sakti saat ditemui di Kebumen, Jawa Tengah, Senin (26/6/2023).

Saat ditanyai, Trenggono sembari memberikan contoh hasil sedimentasi dengan menunjuk gundukan yang nampak seperti pulau yang berada di tepi pantai.

"Lihat itu di situ, (seperti) ada pulau. Nah itu sedimentasi. Itu timbul terus begitu, besar itu sedimentasi. Itu yang kita mau manfaatkan sedimentasi ini. Karena dia merusak lingkungan," terangnya.

Lebih lanjut, Trenggono mempertanyakan kritikan yang dilontarkan oleh Anies. Sebab, Anies dengan background sebagai Gubernur DKI Jakarta seharusnya paham reklamasi yang dibangun di wilayah DKI Jakarta itu bahan bakunya dibuat dari pasir laut.

"Kemudian, seluruh reklamasi, beliau kan pernah jadi gubernur, reklamasinya saya mau tanya dari mana itu? Reklamasi yang dekat waktu beliau jadi gubernur dari mana bahannya? Itu ngerusak lingkungan lain atau enggak?," ujarnya.

Baca: Anies Beri Bukti Nyata Krisis Iklim RI: Daerah Ini Tenggelam

Sakti mengklaim, untuk melindungi ekosistem laut, maka pembangunan reklamasi harus menggunakan pasir-pasir hasil sedimentasi.

"Ini lah aturan dibuat, mereka harus menggunakan pasir-pasir sedimentasi itu. Yang jelas itu juga merusak lingkungan, itu kita gunakan untuk reklamasi," tuturnya.

"Begitu wilayah reklamasi diizinkan oleh pemerintah daerah, atau pemerintah pusat maka sekarang dengan PP No. 26/2023 bahan bakunya harus sedimentasi. Tidak menghabiskan pulau, menghajar pantai," pungkasnya.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Pembelaan Menteri Jokowi Soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut