Ampun! Dana Stunting Dipakai Bangun Pagar & Beli Motor PNS

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui bahwa penyalahgunaan anggaran stunting oleh para otoritas di daerah, dan sudah diketahui sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai Menteri PPN pada 2019.

Diakui Suharso dana stunting di daerah setelah dicek melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ternyata anggaran kesehatan, terutama untuk mengatasi stunting dan revolusi mental di daerah justru hanya digunakan untuk membangun pagar puskesmas hingga membeli motor trail.

Baca: Pantas Jokowi Ngamuk, Rp6 M Budget Gizi Kronis Buat Dinas PNS

Hal itu kata Suharso diketahui saat dirinya pertama kali menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 2019 silam.

Dirinya pun langsung melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena penurunan angka stunting hingga revolusi mental merupakan salah satu program prioritas nasional di masa pemerintahan Jokowi.

"Ketika saya pertama kali masuk Bappenas, saya coba kejar, itu kan program target nasional. Di Bappenas lewat SAKTI, itu bisa di zoom (diperbesar/diteliti) program kesehatan, terus ke stunting," jelas Suharso saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

"Di stuntingnya saya mau tahu, apa yang dialokasikan atau dianggarkan, ternyata dia memperbaiki pagar puskesmas, itu satu. Kedua, anggaran revolusi mental, saya kejar sampai ke bawah munculnya beli motor trail. Tapi itu kan di daerah," jelas Suharso lagi.

Kendati demikian, Suharso enggan menyebut di daerah atau provinsi mana yang menyalahgunakan anggaran stunting dan anggaran revolusi mental tersebut.

Baca: 4 Gejala Utama Stunting, Bukan Cuma Tubuh Pendek

Suharso pun mengakui bahwa anggaran penanggulangan stunting hingga peningkatan revolusi mental di daerah justru diselewengkan atau tidak digunakan secara efektif dan tepat.

Bappenas sendiri, kata Suharso tidak punya kewenangan untuk mengubah situasi itu. Karena kewenangan Bappenas hanya untuk mengalokasikan atau menganggarkan pada tingkat tertentu.

"Sampai tingkat di bawah tidak di tempat kita lagi. Kami tidak punya kewenangan untuk memaksa, gak ada. Kami tidak ada juga punya kewenangan, kamu (otoritas terkait) mesti A atau B," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi geram lantaran anggaran Rp 10 miliar untuk penanganan stunting, yang seharusnya untuk membeli makan-makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar. Dan malah digunakan untuk perjalanan dinas, hingga rapat-rapat.

"Perjalanan dinas Rp 3 M, rapat-rapat Rp 3 M, penguatan pengembangan apa apa bla bla bla Rp 2 M. Yang bener-bener untuk beli telur itu gak ada Rp 2 M," ujar Jokowi beberapa hari lalu.

"Kapan stuntingnya akan selesai kalau cara seperti ini, ini yang harus dirubah," lanjut Jokowi.

Baca: Dear Next Presiden, Jangan Lagi Ada Anak RI yang Kurang Gizi

Anggaran Stunting di RI Mencapai Rp 77 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya punya keresahan yang sama, tatkala mengetahui anggaran stunting di Indonesia justru dipakai untuk membangun pagar Puskesmas.

Termasuk ganti pagar Puskesmas rusak ini masuk dalam kategori stunting. Nah, hal seperti ini kita mungkin ketawa, tapi ini menggambarkan bahwa betapa banyak PR untuk kita," papar Sri Mulyani dalam Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja, dikutip Kamis (15/6/2023).

Menurutnya, penanganan stunting memiliki anggaran hingga Rp 77 triliun dengan 283 sub kegiatan. Sayangnya dari angka tersebut, biaya paling tinggi kedua diserap untuk koordinasi, yakni Rp 240 miliar.

Dia menyayangkan bahwa item paling penting, yakni memberikan makanan bagi anak dan ibu hamil dalam rangka mencegah hanya Rp 34 triliun. Menurutnya, itu porsi yang sangat kecil, melihat koordinasi tadi.

Baca: Duh! Banyak Anak Jadi Stunting karena Kebiasaan Buruk Ortu

Penurunan Stunting di Indonesia Jauh dari Angan

Jokowi mematok target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14% harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang.

Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri bahkan mengakui bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, target stunting di Indonesia tidak akan terwujud.

Berdasarkan data 2022, prevalensi stunting di Indonesia baru mencapai 21,6%, sementara pemerintah menargetkan kasus stunting pada 2024 diharapkan mencapai 14%.

Nah, untuk mencapai target angka stunting di Indonesia di tahun depan dengan persentase 14%, menurut Suharso angka stunting harus turun 3,8% per tahun mulai tahun ini. Dan hal ini sulit untuk dilakukan.

Sulitnya penurunan stunting, kata Suharso sejalan dengan masih banyaknya bayi-bayi di Indonesia yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap bayi.

"Imunisasi dasar lengkap itu ada hubungannya secara linier dengan potensi terkena stunting. Jadi, paling tidak bayi-bayi yang bisa memperoleh imunisasi dasar lengkap terhindarnya lebih besar dibandingkan yang tidak," jelas Suharso.

Stunting menjadi sorotan Jokowi, karena stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Padahal manusia adalah modal dasar untuk membawa visi dan misi Indonesia Emas 2045.

(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri PPN/Bappenas Ajak Generasi Muda Aktif Untuk SDG's