Dunia Kacau Balau, Jokowi Bilang RI Beruntung

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, situasi global sedang tidak mendukung, begitu juga kondisi ekonomi dunia. Meski begitu, Jokowi mengatakan, Indonesia masih beruntung.

Untuk itu, dia mengingatkan perlunya mengawal dan mengawasi alokasi dan pemanfaatan anggaran, bagi di pusat maupun daerah. Hal itu disampaikan Jokowi saat peresmian pembukaan rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Kita beruntung pertumbuhan ekonomi kita kalau di G20 itu masuk dua besar terbaik. Tahun lalu 5,3 persen growth kita, kuartal pertama tahun ini tumbuh masih di atas 5,03 persen. betul bu menteri?," kata Jokowi.

"Inflasi kita juga turun. Kalau dulu 5,9 sekarang sudah di angka 4 persen. Seperti ini makronya sudah bagus. Tapi, hal-hal yang tadi yg saya sampaikan tadi kalau tidak kita awasi, kita damping, kita kawal," katanya.

Pengawasan yang dimaksud Jokowi adalah pengawasan anggaran pemerintah agar lebih produktif dan konkret, lebih mengutamakan hasil daripada prosedur.

"Jangan sampai sebuah anggaran itu 80 persen untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat, jadi [hasil] konkretnya tidak muncul. Itu yang saya sampaikan tadi tidak optimal, yang disampaikan kepala BPKP tidak optimal itu di situ," kata Jokowi.

Salah satu penganggaran yang disoroti Jokowi adalah anggaran untuk kemiskinan di daerah yang hanya 1%. Dia meminta agar alokasi anggaran kemiskinan lebih diprioritaskan

"Kita kan tahu masih banyak kemiskinan daerah, kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen. Msstinya itu diprioritaskan dulu," kata Jokowi.

"Mestinya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal," tambahnya.

Dengan begitu, kata Jokowi, anggaran betul-betul produktif.

"Sekali lagi, kita ini bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Dia juga menyoroti anggaran di sebuah kabupaten yang menganggarkan Rp 1 miliar untuk pembangunan balai penyuluh pertanian.

"Ini jelas lho. Pembangunan balai. Tapi saya lihat pada senyum-senyum. Jadi sebetulnya di BPKP ngerti semua ini. Saya hanya ingin menegaskan."

Jokowi kemudian memaparkan temuannya dalam anggaran pembangunan balai penyuluh pertanian tersebut. Dari total anggaran Rp 1 miliar, dana senilai Rp 734 juta dianggarkan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas. Menurutnya, seharusnya sebagian besar anggaran tersebut dikucurkan untuk pembangunan dan rehabilitasi.

"Anggarannya Rp 1 miliar. Saya cek lagi ini apa kok 1 M. Kecil-kecil pun saya lihat. Kecil ini mestinya untuk 1 M ya mestinya Rp 900 juta untuk rehab. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. 734. Artinya 80 persen. ini sudah ga bisa lagi bapak ibu sekalian," katanya.

Jokowi pun menginstruksikan penguatan pengawasan internal agar tidak hanya jadi aksesoris.

"Dan nggak usah lah ada data yang ditutup-tutupi. Dah kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahan, cara memperbaikinya seperti apa? Dan juga saya minta kepada seluruh daerah, jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP," tegas Jokowi.

Dia berharap, BPKP sebagai pengawas bisa memacu agar penggunaan APBN-APBD lebih produktif.

"Inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif," katanya.

"Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan, ga pusat, ga provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," tegas Jokowi.