Sambil Senyum, Jokowi Bongkar Bobroknya Anggaran Daerah
Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
14 June 2023 14:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Alokasi anggaran dari pemerintah daerah mulai disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, banyak anggaran di daerah yang tersalur ke tempat-tempat yang tidak produktif, khususnya dipakai untuk perjalanan dinas PNS.
Hal ini diungkapkan Jokowi, ketika memberikan sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Intern Pemerintah, di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Rapat itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh; dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
"Tadi saya dibisiki Pak Ateh (Kepala BPKP), banyak APBN kita APBD kita yang berpotensi tidak optimal," kata Jokowi dalam pidatonya.
Suasana rapat awalnya cenderung serius, namun para peserta rapat akhirnya terlihat sedikit senyum setelah Jokowi bercerita mengenai pembangunan balai penyuluh pertanian di satu kabupaten. Yang menunjukkan alokasi anggaran yang aneh.
"Saya lihat di sebuah kabupaten, pembangunan balai penyuluh pertanian, ini jelas lho. pembangunan balai tapi saya lihat (peserta) senyum-senyum, jadi sebetulnya di BPKP ngerti semua ini," kata Jokowi yang disambut senyum Ketua BPKP.
Menurutnya, ada anggaran pembangunan balai Rp 1 miliar di sebuah daerah. Namun setelah dicek, anggaran tersebut malah banyak digunakan untuk rapat hingga perjalanan dinas PNS.
"(Anggaran pembangunan dan rehabilitasi balai) Rp 1 miliar semestinya Rp 900 juta untuk rehabilitasi, mestinya. Namun setelah kita cek, Bener Rp 734 juta itu untuk honor, rapat dan perjalanan dinas, artinya 80%. ini sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu sekalian," kata Jokowi
Ia juga mencontohkan, anggaran untuk kemiskinan daerah yang hanya dialokasikan 1% untuk perlindungan sosial, sementara sisanya digunakan untuk hal yang kurang prioritas.
Selain itu Jokowi juga mencontohkan anggaran penanganan stunting sebuah daerah yang tidak disebutkan namanya, senilai Rp 10 miliar. Anggaran ini dilihat jokowi dalam laporan APBD yang disampaikan Menteri Dalam Negeri. Dari anggaran Rp 10 miliar itu, mayoritas digunakan untuk hal yang tidak konkret dan produktif.
"Setelah dicek (dari Rp 10 miliar untuk stunting), ternyata untuk perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa Rp 2 miliar. Jadi yang benar-benar untuk beli telur (membantu gizi masyarakat) itu tidak sampai Rp 2 miliar. Sehingga kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini. Ini harus diubah semuanya," tutur Jokowi.
Kemudian, Jokowi juga menemukan anggaran pengembangan UMKM pada satu kabupaten yang totalnya Rp 2,5 miliar. Mengagetkan, ternyata Rp 1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas.
"Ke situ-situ terus, sudah itu nanti sisanya Rp 600 juta itu juga masih muter muter saja. Untuk pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah absurd, tidak konkret. Langsung saja lah modal kerja, langsung beli mesin produksi, untuk marketing," katanya.
Lewat temuan-temuan ini, Jokowi berpesan kepada BPKP untuk melakukan penguatan pengawasan internal. Jokowi mengimbau untuk tidak ada data yang ditutup-tutupi. Secara tegas, Jokowi meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan rekomendasi-rekomendasi dari BPKP, dan memastikan anggaran APBN dan APBD tersalurkan untuk hal yang produktif,
"Sudah kalau memang ini salah tunjukan kesalahan, cara memperbaikinya seperti apa," kata Jokowi.
Usai acara, kepada wartawan yang hadir, Jokowi juga menyampaikan dirinya tidak mau anggaran-anggaran baik di pemerintah pusat dan daerah banyak dihabiskan untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas PNS.
"Jangan sampai sebuah anggaran itu 80% untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat, jadi konkretnya tidak muncul," tegas Jokowi.
(wed/wed)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Ogah Lihat APBN & APBD Cuma 'Ngendon', Segera Habiskan!
Most Popular