Jokowi Protes Anggaran Orang Miskin, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan di daerah. Dia meminta agar alokasi anggaran kemiskinan lebih diprioritaskan

"Kita kan tahu masih banyak kemiskinan daerah, kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1%. Mestinya itu diprioritaskan dulu," kata Jokowi saat Pembukaan Rakornas Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Mestinya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal," tambahnya.

Baca: Pejabat BPKP Senyum-Senyum Dengar Omongan Jokowi

Dengan begitu, kata Jokowi, anggaran betul-betul produktif. "Sekali lagi, kita ini bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Dia berharap, BPKP sebagai pengawas bisa memacu agar penggunaan APBN-APBD lebih produktif.

"Inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80-nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif," katanya.

"Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan, ga pusat, ga provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," tegas Jokowi.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lengkap! Rincian Biaya Dinas & Rapat untuk Pejabat Negara