Pejabat BPKP Senyum-Senyum Dengar Omongan Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Jokowi mengaku kesal melihat anggaran pembangunan balai penyuluh pertanian di sebuah kabupaten. Bukannya untuk renovasi dan konstruksi, sebagian besar dari anggaran Rp 1 miliar malah untuk honor rapat.

Dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2023, Presiden buka-bukaan soal perencanaan anggaran pemerintah yang dinilai jauh dari efektif. Rakornas dihadiri juga oleh pejabat dan staf Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari seluruh RI.

Sebagian besar anggaran justru bukan untuk kegiatan konkret seperti pembelian barang atau konstruksi bangunan, melainkan habis untuk rapat dan perjalanan dinas.

"Inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 persennya yang untuk konkret, 20 persennya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru," katanya, Rabu (14/6/2023).

Pilihan Redaksi Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp 179 M, Kok Bisa? Situs Slot Judi Gacor Populer, Saham Jarang Dicari Jokowi: Cari Uang Sekarang Sulit!

Jokowi memberikan contoh anggaran di sebuah kabupaten. Pemda setempat menganggarkan Rp 1 miliar untuk pembangunan balai penyuluh pertanian. Contoh yang diungkap Presiden membuat banyak pejabat BPKP yang hadir di Rakornas tersenyum.

"Ini jelas lho. Pembangunan balai. Tapi saya lihat pada senyum-senyum. Jadi sebetulnya di BPKP ngerti semua ini. Saya hanya ingin menegaskan."

Jokowi kemudian memaparkan temuannya dalam anggaran pembangunan balai penyuluh pertanian tersebut. Dari total anggaran Rp 1 miliar, dana senilai Rp 734 juta dianggarkan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas. Menurutnya, seharusnya sebagian besar anggaran tersebut dikucurkan untuk pembangunan dan rehabilitasi.

"Anggarannya Rp 1 miliar. Saya cek lagi ini apa kok 1 M. Kecil-kecil pun saya lihat. Kecil ini mestinya untuk 1 M ya mestinya Rp 900 juta untuk rehab. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, 734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. 734. Artinya 80 persen. ini sudah ga bisa lagi bapak ibu sekalian," katanya.

Presiden meminta agar BPKP lebih ketat mengawal penyusunan anggaran di daerah agar APBD lebih produktif. Apalagi, petugas BPKP ada di semua level mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota.

"Ga pusat, ga provinsi, kota dan kabupaten itu, dengan BPKP itu, takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara."

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dunia Kacau Balau, Jokowi Bilang RI Beruntung