Rusia Respons Proposal Damai Prabowo di Ukraina, Sebut Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Rusia buka suara soal proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Hal ini dijelaskan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko, Senin waktu setempat, dikutip Selasa (6/6/2023).

Prabowo mengemukakan gagasan terkait perdamaian Rusia-Ukraina pada KTT pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura di mana ia menjadi pembicara akhir pekan lalu. Dalam forum itu, ia mengusulkan beberapa ide seperti penghentian permusuhan dan gencatan senjata pada posisi saat ini.

Baca: Kronologi Damai Prabowo Ditolak Ukraina, Dicap Pro Rusia

Prabowo juga mengusulkan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB. Ia ikut menyarankan sebuah 'referendum di wilayah yang disengketakan' dengan PBB sebagai penyelenggara.

Dengan adanya pandangan ini, Rudenko mengatakan bahwa pihaknya terbuka tentang setiap proposal perdamaian yang diberikan. Ia mengaku belum mendapatkan proposal secara resmi, namun telah mendengar poin-poinnya di media.

"Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai," kata diplomat senior Rusia itu kepada lembaga pemberitaan resmi Moskow, TASS.

Baca: Putin 'Babak Belur', Rusia Mulai KO di Perang Ukraina

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak mentah-mentah proposal yang diajukan Prabowo ini. Menurutnya, jalan perdamaian satu-satunya adalah Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," kata Nikolenko dikutip Reuters.

"Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina," tambahnya.

Di dalam negeri, usulan Prabowo juga menimbulkan banyak reaksi. Hal ini juga dibahas dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kemarin.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, sempat mempertanyakan peace plan yang dilontarkan Menhan Prabowo. Menurutnya, usulan rencana perdamaian Prabowo dianggap membentuk pandangan kurang baik karena dianggap kurang tahu situasi di lapangan.

"Substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika untuk menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai. Lalu apakah usulan Menhan menjadi keputusan negara atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene Kemlu bertanggung jawab?" tanya TB Hasanuddin.

"Kita juga (jadi) masuk ke ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," tambahnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi pun buka suara terkait ini. Retno menjelaskan bahwa posisi Pemerintah Indonesia selalu sama dan tidak berubah dalam konflik tersebut.

"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah juga mitra dari Komisi I DPR RI, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno.

Setidaknya ada empat poin yang dipaparkan Retno soal posisi Indonesia. Retno menyebut ada banyak rencana perdamaian, baik dari negara lain maupun Ukraina sendiri, meski yang menjadi tantangan adalah usulan mana yang akan digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah itu selalu kita hormati, dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," jelasnya.

"Kedua, call kita selalu please hentikan perang, dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kyiv, Moskow, dan bulan lalu Pak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hirosima, Jepang. Call ini selalu diulangi," tambahnya.

"Ketiga, yang selalu kami sampaikan adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ungkapnya lagi.

"Kami justru menyampaikan perpanjangannya jangan hanya dua bulan. Padahal, kalau sudah bicara mengenai makanan, diperlukan adalah untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu sudah disampaikan kepada Presiden Zelensky," tegasnya.

Keempat atau poin terakhir, Retno menekankan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan. Indonesia, melalui Jokowi yang berkunjung ke sana, sudah memberikan obat-obatan dan komitmen untuk perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang.

"Jadi empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina). Untuk yang Shangri-La monggo Bapak call sama Pak Menhan," pungkasnya.

Rusia Mulai Terjepit

Hingga saat ini, pertempuran antara kedua negara masih berlangsung. Belum ada tanda-tanda bahwa eskalasi menurun ataupun gencatan senjata.

Saat ini, Ukraina mulai menyerang balik Rusia. Beberapa kemajuan bahkan dilaporkan terjadi.

Serangan balik Ukraina ini didukung oleh persenjataan yang disokong negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa (UE). Mereka berkomitmen akan terus mendukung Ukraina dan akan berhenti jika Rusia memutuskan mundur dari wilayah kedaulatan negara tetangganya itu.

Wilayah Negeri Beruang Putih seperti di Belgorod, juga mulai diserang. Kelompok militan Rusia anti Putin dan militan Polandia mengaku bertanggung jawab dan bertujuan membantu Ukraina serva mengusir pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

Diketahui, Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu.Putin beralasan bahwa serangan didasarkan pada niatan Kyiv untuk bergabung dengan NATO, yang menjadi merupakan salah satu ancaman bagi negaranya.

Selain itu, Putin berniat untuk mengambil wilayah Donetsk dan Luhansk yang sebelumnya dikendalikan Ukraina. Ini untuk membebaskan masyarakat etnis Rusia yang disebutnya mengalami persekusi dari kelompok ultra nasionalis Ukraina.

Dalam update PBB Mei, perang Rusia di Ukraina mengakibatkan kematian sedikitnya 8.800 warga sipil sejak Februari 2022. Sebanyak lebih dari 14.900 orang terluka.

Total korban dari warga sipil akibat perang yang berkecamuk tercatat sekitar 23.800 orang. Namun data di lapangan, tegas organisi itu, kemungkinan lebih tinggi.

Baca: Jreng! Arab Saudi Segera Buka Hubungan ke Israel?

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tiba-Tiba Dubes Rusia Menghadap Prabowo, Ada Apa?