Kronologi Damai Prabowo Ditolak Ukraina, Dicap Pro Rusia

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan resolusi soal konflik Rusia-Ukraina. Ia mengusulkan lima saran perdamaian.

Hal ini dikatakannya dalam acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, yang digelar akhir pekan. Namun, ini kemudian ditolak mentah-mentah dan disebut Kyiv aneh serta pro Rusia.

Mengapa? Bagaimana Kronologinya?

Pilihan Redaksi 3 Survei Terbaru Capres 2024: Prabowo VS Ganjar VS Anies DPR Tanya Usul Prabowo soal Rusia-Ukraina, Menlu Buka Suara Warning Eks Komandan NATO: Perang China-AS di Depan Mata!

Sebenarnya saran Prabowo terdiri dari lima hal. Yakni, pertama gencatan senjata.

Lalu kedua, ini terkait mundurnya masing-masing negara yang bertikai 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Lalu keterlibatan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara.

Ia juga mengusulkan pasukan pemantau dan PBB terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia. Seria terakhir, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.

Prabowo menyebut langkah-langkah tersebut terbilang efektif dalam sejarah. Sebagai contoh yang pernah terjadi di Korea.

"Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea," tegas Prabowo.

"Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik," tambahnya.

Balasan Ukraina

Namun solusi damai Prabowo ditolak Ukraina. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov.

Nikolenko menitik beratkan pada soal referendum. Ia menegaskan tidak ada wilayah sengketa yang diperebutkan dua negara sehingga membutuhkan referendum.

Menurutnya, jalan perdamaian satu-satunya adalah Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina. Ia malas meneybut apa yang dikatakan seperti rencana Rusia.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," katanya.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," tegasnya.

"Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina," tambahnya lagi.

Reaksi DPR hingga Menlu

Di sisi lain,usulan Prabowo juga menimbulkan banyak reaksi. Hal ini juga dibahas dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Senin (5/6/2023).

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, sempat mempertanyakan peace plan yang dilontarkan Menhan Prabowo. Menurutnya, usulan rencana perdamaian Prabowo dianggap membentuk pandangan kurang baik karena dianggap kurang tahu situasi di lapangan.

"Substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika untuk menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai. Lalu apakah usulan Menhan menjadi keputusan negara atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene Kemlu bertanggung jawab?" tanya TB Hasanuddin.

"Kita juga (jadi) masuk ke ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," tambahnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi pun buka suara terkait ini. Retno menjelaskan bahwa posisi Pemerintah Indonesia selalu sama dan tidak berubah dalam konflik tersebut.

"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah juga mitra dari Komisi I DPR RI, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno.

Setidaknya ada empat poin yang dipaparkan Retno soal posisi Indonesia. Retno menyebut ada banyak rencana perdamaian, baik dari negara lain maupun Ukraina sendiri, meki yang menjadi tantangan adalah usulan mana yang akan digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah itu selalu kita hormati, dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," jelasnya.

"Kedua, call kita selalu please hentikan perang, dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kyiv, Moskow, dan bulan lalu Pak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hirosima, Jepang. Call ini selalu diulangi," tambahnya.

"Ketiga, yang selalu kami sampaikan adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ungkapnya lagi.

"Kami justru menyampaikan perpanjangannya jangan hanya dua bulan. Padahal, kalau sudah bicara mengenai makanan, diperlukan adalah untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu sudah disampaikan kepada Presiden Zelensky," tegasnya.

Keempat atau poin terakhir, Retno menekankan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan. Indonesia, melalui Jokowi yang berkunjung ke sana, sudah memberikan obat-obatan dan komitmen untuk perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang.

"Jadi empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina). Untuk yang Shangri-La monggo Bapak call sama Pak Menhan," pungkasnya.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Heboh Ukraina Tolak Solusi Damai Prabowo: Aneh, Rencana Rusia