Polemik Proposal Damai Prabowo ke Ukraina: Kata Rusia-Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan resolusi soal konflik Rusia-Ukraina. Ia mengusulkan lima saran perdamaian.

Hal ini dikatakannya dalam acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit. Kegiatan yang mengumpulkan tokoh elit pertahanan dunia tersebut, digelar di Singapura, akhir pekan kemarin.

Pertama, Prabowo mengusulkan gencatan senjata. Lalu kedua, ia meminta mundurnya masing-masing negara yang bertikai 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.Ketiga, ia pun meminta keterlibatan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara. Keempat, ia juga mengusulkan pasukan pemantau dan PBB itu terdiri dari kontingen negara-negara yang disepakati.

Baca: Putin Makin Kritis, NATO Sinyal Balas Dendam Ukraina Dimulai

Kelima, menurut Prabowo, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa. "Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," tegasnya.

Namun hal ini kemudian menimbulkan polemik. Reaksi muncul dari Ukraina, Rusia, hingga DPR dan Menlu dan Jokowi. Berikut rangkumannya.

Kata Ukraina

Reaksi Ukraina ditunjukan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov. Ia menolak apa yang disolusikan Prabowo.

Nikolenko menitik beratkan pada soal referendum. Ia menegaskan tidak ada wilayah sengketa yang diperebutkan dua negara sehingga membutuhkan referendum.

Menurutnya, jalan perdamaian satu-satunya adalah Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina. Ia malah menyebut apa yang dikatakan seperti rencana Rusia.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," katanya.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," tegasnya.

"Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina," tambahnya lagi.

Baca: Potret Bendungan Meledak, Zona Perang Ukraina-Rusia Banjir

Reaksi DPR dan Menlu

Hal ini juga dibahas dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Senin. Adalaj anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, yang sempat mempertanyakan peace plan yang dilontarkan Menhan Prabowo.

Menurutnya, usulan rencana perdamaian Prabowo dianggap membentuk pandangan kurang baik. Karena dianggap kurang tahu situasi di lapangan.

"Substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika untuk menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai. Lalu apakah usulan Menhan menjadi keputusan negara atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene Kemlu bertanggung jawab?" tanya TB Hasanuddin.

"Kita juga (jadi) masuk ke ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," tambahnya.

Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi pun buka suara terkait ini. Retno menjelaskan bahwa posisi Pemerintah Indonesia selalu sama dan tidak berubah dalam konflik tersebut.

"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah juga mitra dari Komisi I DPR RI, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno.

Setidaknya ada empat poin yang dipaparkan Retno soal posisi Indonesia.

Retno menyebut ada banyak rencana perdamaian, baik dari negara lain maupun Ukraina sendiri. Meski yang menjadi tantangan adalah usulan mana yang akan digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah itu selalu kita hormati, dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," jelasnya.

"Kedua, call kita selalu please hentikan perang, dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kyiv, Moskow, dan bulan lalu Pak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hirosima, Jepang. Call ini selalu diulangi," tambahnya.

"Ketiga, yang selalu kami sampaikan adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ungkapnya lagi.

"Kami justru menyampaikan perpanjangannya jangan hanya dua bulan. Padahal, kalau sudah bicara mengenai makanan, diperlukan adalah untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu sudah disampaikan kepada Presiden Zelensky," tegasnya.

Keempat atau poin terakhir, Retno menekankan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan. Indonesia, melalui Jokowi yang berkunjung ke sana, sudah memberikan obat-obatan dan komitmen untuk perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang.

"Jadi empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina). Untuk yang Shangri-La monggo Bapak call sama Pak Menhan," pungkasnya.

Baca: Potret Muslim Ukraina yang Berperang Melawan Rusia

Kata Rusia

Pemerintah Rusia pun buka suara soal proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan. Hal ini dijelaskan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko.

Dengan adanya pandangan ini, Rudenko mengatakan bahwa pihaknya terbuka tentang setiap proposal perdamaian yang diberikan. Ia mengaku belum mendapatkan proposal secara resmi, namun telah mendengar poin-poinnya di media.

"Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai," kata diplomat senior Rusia itu kepada lembaga pemberitaan resmi Moskow, TASS.

Dubes Ukraina Menghadap Prabowo

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, juga datang menemui Prabowo. Dalam milis yang diterima CNBC Indonesia, Selasa, Prabowo mengatakan keduanya banyak berdiskusi terkait situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis.

Mantan Danjen Kopassus itu juga kembali menekankan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Ia mengatakan RI ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia.

"Dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia," lanjutnya.

Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal memanggil Menhan Prabowo untuk meminta penjelasan mengenai proposal perdamaian perang Ukraina. Hal ini diungkapkan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin.

"Itu dari pak Prabowo sendiri. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang minta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan," kata Jokowi.

Baca: Bendungan Raksasa Meledak, Rusia & Ukraina Saling Tuding

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Heboh Ukraina Tolak Solusi Damai Prabowo: Aneh, Rencana Rusia