Heboh Mobil Listrik, Dikritik Anies, Tak Dipandang Orang RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Mobil listrik tengah jadi sorotan, mulai dari kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrik, hingga masih minimnya minat orang Indonesia akan mobil listrik. Padahal, program mobil listrik adalah salah satu program yang selalu disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama dengan proyek kebanggaannya, hilirisasi industri.

Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pun buka suara soal mobil listrik yang 'belum laku', penjualan mobil listrik di Indonesia masih lesu dan minat masyarakat untuk membeli mobil listrik masih minim.

Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang hendak memiliki mobil listrik di Tanah Air. Salah satunya insentif dari pemerintah lewat bantuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 1% dari sebelumnya sebesar 11%.

Baca: Sah! RI Punya Pabrik Nikel Sulfat Pertama,Terbesar Di Dunia

Seperti diketahui, sepinya peminat kendaraan listrik di Indonesia dibuktikan dalam laporan Institute for Essential Services Reform (IESR). Per Februari 2023, hambatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia didominasi oleh kesulitan mencari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebesar 71,2%. Selain itu, karena pertimbangan harga sebesar 62%, keterbatasan jangkauan 52%, pertimbangan penggantian baterai dan operasional lainnya 46,6%, dan durasi pengisian daya 32,4%.

Ditambah, Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, setidaknya ada tiga alasan masyarakat masih ogah untuk membeli mobil listrik.

Yang pertama, Rachmat mengatakan adalah karena keterbatasan model yang membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan model mobil listrik. Kedua, harga mobil listrik yang dijual di Indonesia masih terhitung mahal. Dan yang terakhir, beber Rachmat, adalah karena infrastruktur yang masih belum lengkap di dalam negeri.

Baca: Terbongkar, Jepang 'Males' Bikin Mobil Listrik di RI

"Kalau kita lihat issue-nya kita lihat ada beberapa, tapi bisa saya bilang tiga, pertama orang yang mau beli masih ragu-ragu, kenapa? Karena pilihannya masih sedikit, pabrikannya masih sedikit, harganya masih mahal, infrastruktur juga masih kurang lengkap, belum selengkap misalnya BBM," ujar Rachmat pada acara Media Brief di Jakarta, dikutip Kamis (1/6/2023).

Namun, dengan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, Rachmat mengungkapkan dirinya tetap optimis tren mobil listrik meningkat di Indonesia selama harga yang ditawarkan masih bisa terjangkau dan model yang tersedia cocok untuk pasar Tanah Air.

"Ini tren global, Indonesia pasti akan ikut, as long as barangnya affordable, modelnya nanti masuk yang cocok untuk pasar-pasar Indonesia," paparnya.

Baca: Perkara Mobil Listrik, Anies Diserbu Banyak Menteri Jokowi

Seperti diketahui, pemberian subsidi untuk mobil listrik ini sebelumnya sempat dikritik oleh Calon Presiden RI 2024, Anies Baswedan. Dalam pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup.

"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul?" tegas Anies dalam pidatonya kala itu.

Anies menghitung, subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

"Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi, karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ungkap Anies.

Baca: Heboh Anies Serang Subsidi Mobil Listrik, Ini Pesan Jokowi

Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan.

"Sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan media sosial," tukas dia.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anies Sebut Polusi Mobil Listrik Lebih Tinggi lho, Kok Bisa?