Heboh Anies Serang Subsidi Mobil Listrik, Ini Pesan Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) perihal urgensi pengadaan subsidi kendaraan listrik di Indonesia.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Kelistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan bahwa setidaknya ada tiga poin penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi perihal subsidi kendaraan listrik di Indonesia.

Pertama, perihal beban keuangan negara. Subsidi yang dikerahkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dialihkan sebagian untuk subsidi kendaraan listrik. Sripeni mengatakan bahwa subsidi yang dialihkan untuk kendaraan listrik, khususnya motor listrik, hanya sebesar 2,4% dari total subsidi yang diberikan pada BBM bersubsidi.

"Sebagian (subsidi BBM) diambil sedikit, Rp 7 juta dikali 1 juta (subsidi per motor) Rp 7 triliun. Dari tahun lalu Rp 823 triliun subsidi dan kompensasi BBM, jadi hanya 2,4% yang kemudian kalau ditaruh di tahun 2023 ini bisa memberikan semacam bantuan karena masyarakat mengatakan, oh ini irit, enak, mudah, murah banget tapi biaya untuk membeli mahal," jelas Sripeni dalam acara Dialog Forum Merdeka Barat 9, Senin (29/5/2023).

Lebih lanjut, Sripeni menjelaskan pesan Presiden Jokowi yang kedua yakni subsidi yang diberikan pada jenis konversi motor konvensional menjadi motor listrik bisa memberikan opsi kepada masyarakat yang masih ingin menggunakan motor lamanya, namun bisa dikonversi menjadi motor listrik.

"Jadi program konversi adalah melakukan proses transisi energi yang secara konkrit. Karena sebelumnya (motor konvensional) minum BBM jadi tidak minum BBM. Tentunya program pemerintah ini ada tools-nya motor baru, kalau memang masyarakat mampu untuk membeli yang lebih mahal," tambahnya.

Dan yang terakhir, Sripeni melanjutkan, subsidi yang dikerahkan ini merupakan pelaksanaan dari amanah undang-undang dalam mengurangi efek rumah kaca (ERK) yang juga tertuang dalam ratifikasi Paris Agreement 2016 lalu.

"Multiplier effect bisa sampai 67 kali dibandingkan dengan nikel yang saat ini sekarang kan sudah dilarang untuk diekspor makanya sudah disuruh untuk pengolahan mineral banget ya. Itu multiplier effect-nya nilai tambah dari ore kemudian bertambah prosesnya di processing sudah 11 kali nilai tambahnya. Sampai pada sel sudah sampai 67 kali, bayangkan," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan melontarkan kritik mengenai subsidi mobil listrik dalam pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional.

Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup.

"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi, betul?" tegas Anies dalam pidatonya.

Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

"Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi, karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ungkap Anies.

Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan.

"Sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan media sosial," tandas dia.

Baca: Rahasia Mengejutkan Anindya Bakrie Bikin Bisnis Bus Listrik

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mobil Ini Bisa Dapat Subsidi Meski Bukan Full Listrik/Hybrid