
Menteri Era SBY Diam-Diam Ingatkan Jokowi, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2011 Darwin Zahedy Saleh kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pengelolaan transportasi publik di Indonesia.
Darwin menceritakan, pada awal Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, mantan Wali Kota Solo ini sempat mengkritik Presiden sebelumnya. Khususnya, kritik mengenai tata kelola kebijakan transportasi publik di Indonesia.
"Saya terus terang menggarisbawahi dan mengingatkan Pak Jokowi dengan simpati. Dulu waktu Beliau awal menjabat Presiden, Beliau mengkritisi Presiden sebelumnya bahwa kebijakan transportasi itu dibiarin orang menyelesaikan masalahnya sendiri, sekarang setelah menjelang 10 tahun berakhir Beliau membiarkan juga," kata Darwin dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (13/2/2024).
Menurutnya, jika pemerintah ingin menekan emisi karbon, seharusnya yang digalakkan adalah transportasi publik, bukan jor-joran memberikan subsidi untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), khususnya mobil listrik.
"Jadi mestinya kalau ingin menekan emisi karbon dari sisi transportasinya, kebijakan transportasinya yang harus digarisbawahi arahnya apa itu, khususnya ke transportasi massa," ucapnya.
"Jadi saya kira ini keprihatinan kita bersama untuk menekan emisi karbon," imbuhnya.
Terlebih lagi, salah satu kontributor terbesar dalam menyumbang emisi karbon di Indonesia terdapat pada sektor industri sebesar 40%, lalu sektor transportasi 37%.
"Emisi karbon, untuk diketahui, pada tahun 2022 bahwa konstruksi yang berasal dari sektor industri itu menggeser posisi transportasi, jadi dari sisi industri itu mungkin menempati 40%-an dan transportasi sekitar 37%," kata dia.
Darwin pun mengkritisi kebijakan subsidi mobil listrik. Dia menilai, pengguna mobil listrik rata-rata berasal dari keluarga menengah ke atas. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai kurang tepat.
"Kita mayoritas ke bawah jumlahnya hampir 85%, karena itu mensubsidi untuk mobil listrik itu jelas saya kira salah arah," kata dia.
Alih-alih memberikan bantuan berupa subsidi untuk pembelian mobil listrik, ia lebih sepakat pemerintah memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik roda 2. Meskipun dalam implementasinya tidak mudah membuat masyarakat beralih dari motor berbahan bakar BBM ke motor listrik.
"Sebaliknya buat subsidi motor listrik itu boleh jadi tepat, tetapi tidak mudah sehingga tidak efektif untuk bisa punya pengaruh signifikan dalam penurunan emisi karbon. Saya kira kebijakan insentif ke arah sana dalam rangka itu tidak tepat," kata dia.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menteri Era SBY Sebut Subsidi Mobil Listrik Tak Tepat, Ini Alasannya
