Ekspor Bauksit Disetop, Pengusaha Pesimis Hilirisasi Jalan

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) membeberkan bahwa program larangan ekspor mineral mentah, khususnya bauksit, di dalam negeri justru tidak mendorong terbentuknya hilirisasi atau proses pemurnian atau pemrosesan bauksit lebih lanjut di Indonesia.

Pelaksana Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Ronald Sulistyanto beralasan, tidak ada korelasi antara kebijakan pelarangan ekspor dengan upaya mendorong hilirisasi di dalam negeri.

"Bicara hilirisasi dan pelarangan ekspor ini satu hal yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau disebut bahwa pelarangan ekspor akan memancing terjadinya hilirisasi, rasanya seperti yang diungkapkan pakar dari INDEF memang tidak sejalan," jelas Ronald dalam acara diskusi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rabu (31/5/2023).

Ronald mengungkapkan bahwa hilirisasi pada komoditas bauksit membutuhkan proses yang panjang, khususnya di Indonesia. Ronald menjelaskan di Indonesia sudah pernah diberlakukan pelarangan ekspor di tahun 2014 namun justru membuat industri hilirisasi di Indonesia tidak terbangun.

"Hilirisasi ini proses panjang untuk bauksit yang sudah kita lakukan sejak 2009, kalau nggak salah UU no. 4, dan berikutnya dari dampak UU No.4 lalu itu berdampak pada 2014 karena 2009 UU-nya 2014 (bauksit) di-ban tidak ekspor 5 tahun. Apa yang terjadi? Bahwa yang bisa mengejawantahkan UU no.4 2009 tadi hanya satu PT WHW, under Harita," bebernya.

Ronald menilai, pelarangan ekspor bauksit di Indonesia hanya mengulang cerita yang lalu sudah pernah terjadi.

"Ini kendala yang mestinya pemerintah belajar dari 2009, dan ini terjadi di 2023 ini. Seolah mengulang kasus lama yang sudah terdeteksi karena dengan adanya pelarangan itu tidak akan timbul hilirisasi, semua stakeholder ada di dalamnya," tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka menyebutkan bahwa Indonesia sudah lama dibohongi, khususnya soal hilirisasi mineral dalam hal ini pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Tanah Air.

Pembangunan smelter di dalam negeri sebelumnya tak kunjung tuntas, makanya Presiden Jokowi tegas langsung turun ke lapangan untuk melihat realisasi pembangunan smelter tersebut.

"Saya itu selalu ngecek smelter, Presiden ngecek-ngecek smelter, supaya saya pastikan proyek berjalan. Kita dibohongin bertahun-tahun," ungkap Presiden Jokowi di Istana Negara, dikutip Selasa (30/5/2023).

Presiden Jokowi pun menekankan tak ingin selalu dijanji-janjikan perihal pengembangan smelter ini. Termasuk diantaranya adalah perusahaan tambang tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang sedang membangun smelter di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam catatan Kementerian ESDM sampai pada Januari 2023, realisasi pembangunan smelter AMNT sudah mencapai 51,63%. Adapun realisasi investasi yang sudah digelontorkan Amman Mineral Nusa Tenggara hingga US$ 507,5 juta dari rencana investasi US$ US$ 983 juta.

"Harus jadi, saya minta rampung Juni, jangan sampai lama-lama janji-janji tapi tidak terjadi," tandas Presiden Jokowi.

Dalam catatan Kementerian ESDM juga, terdapat sebanyak 8 perusahaan yang masih belum melaksanakan pembangunan smelter bauksit. Akibatnya, pemerintah melarang kegiatan ekspor pada Juni 2023 ini.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan dari rencana pembangunan 12 smelter bauksit di dalam negeri, sejauh ini baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi. Sisanya, sebanyak 8 proyek smelter bauksit masih dalam tahap pembangunan.

Bahkan, berdasarkan peninjauan ke lapangan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen. Temuan di lapangan menunjukkan dari 8 proyek smelter, 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang.

"Walaupun dinyatakan dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai 66%," kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5/2023).