Jaga-jaga Laut RI Rusak, Menteri Jokowi 'Lahirkan' 5 Aturan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, menjaga ekologi laut adalah fokusnya saat ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menteri. Untuk itu, dia pun mengeluarkan 5 aturan yang diklaim bisa menjaga ekologi laut Indonesia.

"Saya menjadi paling depan untuk itu. Tapi kemudian bagaimana saya menjaga laut ini semuanya, satu contoh adalah terbitnya 2 PP (Peraturan Pemerintah). Pertama adalah penangkapan ikan terukur, itu salah satu ekologi laut yang juga harus saya jaga," kata Sakti Wahyu di kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/5/2023).

"Beberapa hari yang lalu saya minta Biro Perencanaan mengubah target penangkapan ikan terukur, diturunkan bukan dinaikkan," tambahnya.

Ke depan, kata dia, penangkapan bebas di laut harus menurun. Di sisi lain, perikanan budi daya dipacu semakin meningkat lebih tinggi lagi.

Baca: Ini Pembelaan Menteri Jokowi Soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut

"Ini menjadi bukti bahwa kita menjaga ekosistem dan biota kelautan kita tetap terjaga dengan baik," ujarnya.

"Bayangkan bagaimana kapal-kapal ikan setiap hari ribuan yang melaut, kalau itu terus terjadi maka kesehatan laut kita akan terganggu. Dan kalau kesehatan laut terganggu oksigen yang akan ditimbulkan juga tidak maksimal kemudian serapan karbon tidak maksimal, ikan juga tidak bisa terjaga dengan baik. Kualitas laut kita menjadi kotor dan rusak," tukas Sakti Wahyu.

Untuk mencegah itu, dia mengaku harus mengeluarkan 5 kebijakan.

"Yaitu bagaimana luasan konservasi laut bisa terjaga dengan baik dan itu bisa diperluas hingga mencapai 30% luasan laut kita. Kedua penangkapan harus terukur, ke depan bukan hanya kuotanya saja tapi jenis-jenis tertentu harus dibatasi," paparnya.

"Ketiga, peningkatan pengembangan budi daya harus meningkat tajam sehingga kita seperti Norwegia misalnya. Kita memiliki kekuatan di masa yang akan datang, ada 5 komoditas yang harus kita perkuat," kata Sakti Wahyu.

Baca: RI Punya Kuncian Baru! Ekonomi Bisa Meroket & Gegerkan Dunia

Kebijakan keempat adalah, lanjutnya, menyangkut pengawasan pulau-pulau kecil tetap terjaga dengan baik.

"Tidak boleh ada pembangunan masif di situ," katanya.

Sementara kebijakan kelima terkait gerakan masal yang melibatkan seluruh nelayan untuk menjaga laut kita bebas dari plastik

"Itu narasi yang menurut saya tidak sederhana tapi harus benar-benar diturunkan di dalam satu road map," pungkas Sakti Wahyu.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Perhatian, Ini Dia Aturan Baru Penangkapan Ikan Ala Jokowi