RI Susah Jadi Negara Maju, Menteri Jokowi Beberkan Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Sudah 29 tahun lamanya Indonesia terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini pun masih stagnan tumbuh di kisaran 5%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu syarat Indonesia bisa lolos dari jebakan tersebut ialah pertumbuhan ekonomi harus mampu di kisaran 6-7% per tahun.

"Kemajuan ekonomi kita cukup baik, bagus, tapi apa boleh buat ekonomi kita selama 29 tahun masih di middle income trap," tegas Suharso dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia di Jakarta, seperti dikutip Sabtu (27/5/2023).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo pun saat ini telah menargetkan Indonesia jadi negara maju pada 2045 dan lepas dari jebakan itu dengan pertumbuhan rata-rata 7-8%.

Untuk mencapai pertumbuhan tinggi, Suharso mengatakan Indonesia harus mendorong digitalisasi besar-besaran dan mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Sebelumnya dalam kesempatan berbeda, Suharso juga memaparkan alasan RI lama terjebak dan belum bergerak secara efektif untuk mendorong pertumbuhan, karena faktor produktivitas setiap pekerja yang cenderung menurun.

"Kalau dilihat level productivity per setiap pekerja di Indonesia masih rendah dibandingkan negara industri lainnya," kata Suharso.

Di sisi lain, dia melihat ketimpangan yang terjadi seperti ada 20 provinsi di Indonesia yang masih berada di bawah lower middle income, yang pendapatannya di bawah US$ 4.200 per kapita. Seperti yang ada di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan di luar pulau Jawa seperti Riau, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.

"Sementara Jakarta sudah mencapai high income termasuk di Kalimantan Timur. Ini bisa kita periksa dari dana alokasi umum yang diperoleh provinsi, kabupaten, dan kota," tutur Suharso.

Foto: Pekerja dengan menggunakan alat berat melakukan bongkar muat Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (2/8/2022). (CNBC Indoensia/Andrean Kristianto) Pekerja dengan menggunakan alat berat melakukan bongkar muat Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (2/8/2022). (CNBC Indoensia/Andrean Kristianto)

Menurut Suharso, Indonesia harus mampu mengambil langkah ke depan untuk memanfaatkan bonus demografi untuk menghindari middle income trap.

Politikus partai PPP ini mencontohkan negara lain yang memanfaatkan bonus demografinya secara besar-besaran untuk melepaskan diri dari pendapatan per kapita yang rendah.

"Contohnya Korea Selatan dari US$ 3.530 per kapita mereka memulainya, sekarang tersisa 5 tahun bonusnya, tapi mereka sudah sampai dengan US$ 35.000 per kapita. Kita ingin seperti itu," kata Suharso.

Kapan RI Lepas dari Jebakan?

Menurut pemerintah, target Indonesia bisa lepas dari middle income trap diperkirakan mulai dari tahun 2030.

Di mana nantinya jumlah penduduk RI terbesar bisa mencapai 300 juta sehingga diperkirakan ekonomi Indonesia naik hingga 3 kali lipat.

"Ada target lepas dari middle income trap itu diperkirakan tahun 2030-2032, dan GDP kita diperkirakan US$ 12.000 dengan penduduk kita pada waktu itu mencapai 300 juta (orang). Maka ekonomi kita pada waktu itu diperkirakan mencapai Rp 3 triliun jadi tiga kali ekonomi hari ini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip Selasa (9/5/2023).

Dia menilai agar cita-cita ini tercapai maka dibutuhkan harga energi yang murah, hilirisasi pada produk manufaktur, hingga sektor pendidikan yang mumpuni.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang masa tugasnya akan berakhir pada 2024 melihat urgensi Indonesia segera keluar dari middle income trap.

Dia membagikan pesan ini kepada para ketua umum partai politik yang akan bertarung dalam Pemilu 2024.

Hal ini pun diceritakan ulang oleh Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar, yang hadir dalam pertemuan di Istana Merdeka pada 2 Mei 2023 lalu.

"Sering disampaikan juga dengan pak presiden terkait tantangan middle income trap. Kita punya pemahaman yang sama, enam partai yang bertemu presiden hari ini," katanya.

Jelas ini memberikan sinyal bahwa siapapun presiden Indonesia ke depan. PR terbesarnya adalah mengeluarkan bangsa ini dari jebakan kelas menengah.