Aturan Sudah Ada! Pembatasan Isi Pertalite Siap Jalan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif secara terbuka mengungkapkan bahwa aturan mengenai pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis penugasan (JBKP) dan jenis BBM Tertentu (JBT) sudah ada.

Aturan itu sebagai revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tanun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar (BBM)

Hanya saja, masih ada beberapa pihak yang keberatan, khususnya dengan adanya pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar Subsidi kepada yang berhak.

Baca: Jangan Kaget! Ternyata Harga Asli Pertalite Terbaru Segini..

Meskipun revisi Perpres 191/2014 belum keluar, namun di beberapa daerah, beberapa SPBU milik PT Pertamina (Persero) sudah melakukan pembatasan.

"Iya kan uji coba, kita juga di dalam masih (muter-muter) tapi aturan sudah siap, udah dibahas, tapi memang ada beberapa keberatan-keberatan terutama memasuki masa-masa (politik kampanye-kampanye)," ungkap Menteri Arifin saat ditemui di Gresik, Jawa Timur, dikutip Jumat (5/5/2023).

Sayangnya Menteri Arifin belum bisa menyebutkan isi dari aturan yang sudah ada, sehingga belum bisa diketahui kendaraan-kendaraan dengan cubicle centimeter (CC) berapa yang akan terkena pembatasan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi itu.

Baca: Sah! Harga BBM Pertamina Resmi Turun, Shell-Vivo & BP Naik

Ia hanya menceritakan bahwa misalnya untuk motor dengan 250 CC, pemiliknya adalah orang yang mampu dan tidak berhak membeli BBM Pertalite.

"Kemarin saya sidah di SPBU ternyata motor butut pakai Pertamax, motor tahun 90-an pakai Pertamax. Kemarin di Blitat ke Bandung, Kijang 92 beli Pertamax, itu kan kadar sulfur lebih rendah. Nah itu sebetulnya yang masih yang harus dipahami ini untuk kebaikan kita," tandas Menteri Arifin.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Izin Prakarsa Tuntas! Pembatasan Isi Pertalite Siap Jalan?