Supermarket Mau Setop Jual Migor, Ini Kata Kemendag-Bos Sawit

Jakarta, CNBC Indonesia - Terus-terusan dibikin bete, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) teriak dan menyatakan tetap mempertimbangkan opsi penghentian pembelian minyak goreng (migor) mengisi stok persediaan di ritel-ritel modern.

Aksi itu tak terlepas dari mampetnya pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp 344 miliar.

Menanggapi hal itu, Kemendag berencana mengundang Aprindo untuk duduk bersama, mendiskusikan jalan keluar perihal pembayaran rafaksi minyak goreng yang seharusnya sudah dibayarkan sejak 1,5 tahun yang lalu.

Namun, sudah beberapa pekan ini saat dikonfirmasi kembali kepada pihak Aprindo, mereka mengatakan belum ada jalinan komunikasi antara Kemendag dan Aprindo, hal itu juga yang membuat Aprindo bete karena selalu diberi harapan palsu oleh Kemendag.

Baca: Produsen Migor Ketar Ketir Soal Rencana Boikot Supermarket

Kendati demikian, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim berjanji akan menjadwalkan pertemuan tersebut pada pekan ini.

""Iya minggu ini (akan diagendakan pertemuan dengan Aprindo). Kita tunggu dulu setelah pertemuan," ujar Isy Karim kepada CNBC Indonesia, seperti dikutip Rabu (3/5/2023).

Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, pihaknya masih akan tetap menunggu perkembangan yang ada, baik menunggu keputusan para anggota, maupun menunggu itikat Kemendag terkait dengan pembayaran utangnya tersebut.

"Kalau misalnya kita dipanggil dan dijelaskan, kemudian kita akan minta jawaban secara tertulis sehingga kita punya pegangan, nah opsi (penghentian pembelian minyak goreng) itu bisa saja menjadi mundur. Tapi kalau berlarut-larut, dibilang minggu depan, terus minggu depan lagi bilang minggu depan, ya bete lah kita," ujar Roy kepada CNBC Indonesia.

Baca: Ancaman Serius! Supermarket Bakal Tak Lagi Jual Minyak Goreng

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) selaku sisi hulu dari produsen minyak goreng menyatakan pihaknya khawatir dengan rencana peritel yang bakal menyetop pembelian minyak goreng untuk memasok ritelnya.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menyebut inisiasi rencana mogok pembelian minyak goreng akan menganggu penyaluran kelapa sawit.

"Posisi Gapki ada di hulu, apabila di hilir terganggu penyalurannya, maka di hulu juga akan terganggu," kata Eddy kepada CNBC Indonesia, Selasa (2/5/2023).

Namun, Eddy menyebut pihaknya tidak akan menyuarakan pembayaran rafaksi minyak goreng. Sebab, katanya, hal itu sudah ditangani oleh Kemendag.

"Sudah di-handle oleh Kemendag," tutur Eddy.

Baca: Pak Jokowi, Aturan Dolar Eksportir Molor, Efeknya Ngeri!

Padahal sebelumnya, Roy Mandey menuturkan, yang bisa membawa kasus pembayaran rafaksi ini ke PTUN adalah produsen, karena produsen minyak goreng lah yang memiliki perjanjian dengan BPDPKS.

"Kalau di PTUN kan itu seharusnya produsen, kenapa Pak Mendag minta Aprindo yang PTUN. Aprindo tidak memiliki perjanjian dengan BPDPKS. Jadi pernyataan untuk kami membawa ke PTUN itu juga dagelan, ya udah jelas waktu saya datang ke PTUN mewakili Aprindo, PTUN nya akan bilang 'dasarnya apa bapak melakukan gugatan PTUN?'. Ya gak ada hukumnya, kita nggak pegang perjanjiannya, yang pegang itu produsen minyak goreng, sektor hulu bukan sektor hilir," ujar Roy saat dihubungi beberapa waktu lalu.

"Tetapi produsennya juga pada gak ikut mau meneriakkan ini kepada pemerintah, karena kuatir ada sentimen dan lain sebagainya, banyak hal lah kepentingan yang lain," lanjut dia.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos Ritel Ancam Boikot Minyak Goreng, Migor Langka?