Kemendag PHP Utang Migor Rp 344 M, Pengusaha Ritel Emosi

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) emosi karena sampai dengan saat ini pihaknya masih belum mendapatkan kepastian izin atau verifikasi dari pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Padahal, para pelaku usaha ritel tersebut mengaku sudah berkomitmen dalam membantu pemerintah menyediakan minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter untuk masyarakat pada 19-31 Januari 2022 lalu.

"Ini sudah menjadi kerugian, padahal kami sudah lakukan komitmen. Kita beli mahal, tapi kita jual murah, nah ini kita belum dibayar," tegas Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey bernada tinggi kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/4/2023).

Roy menerangkan kronologisnya, pada saat itu rakyat tengah menjerit karena harga minyak goreng per liternya mahal, di atas Rp 24.000 per liter. Oleh sebab itu, pemerintah pun memutuskan untuk mengajak pelaku usaha ritel turut membantu melancarkan program satu harga, di mana para peritel diminta membanderol seluruh harga minyak goreng Rp 14.000 per liter, nanti selisih harganya akan dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hal itu tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022.

"(Saat itu) rakyat menjerit karena per liternya mahal di atas Rp 24.000, sudah kita buat deh Rp 14.000 ya, nanti kita dukung, diganti uangnya bukan dari APBN, dari BPDPKS karena itu uang swasta yang dititipkan, yang diberikan sebagai ongkos pungutan ekspor," terang Roy.

Foto: Stok Minyakita di pasaran terpantau kosong, banyak kios-kios di pasar yang memilih untuk tidak menyetok minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah tersebut, lantaran mereka dipaksa harus membeli secara bundle atau sekaligus dengan merek lainnya. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Stok Minyakita di pasaran terpantau kosong, banyak kios-kios di pasar yang memilih untuk tidak menyetok minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah tersebut, lantaran mereka dipaksa harus membeli secara bundle atau sekaligus dengan merek lainnya. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

"Nah pada saat 19 Januari pun kita tidak memegang Permendag 3, belum ada. Kira-kira 7-10 hari kemudian baru Permendag 3 nya itu keluar. Artinya apa? Belum ada pegangan apapun kita percaya pada pemerintah, kita melakukan komitmen itu untuk menjualkan satu harga, pada saat harga per liternya Rp 24.000, kita jual Rp14.000 per liter," lanjut dia.

Namun, sampai dengan saat ini Aprindo masih belum menerima pembayaran dari selisih harga tersebut. Di mana total kerugiannya senilai Rp 344 miliar. Kemendag terus-menerus berdalih masih menunggu opini hukum dari Kejaksaan Agung, sebab Permendag 3 telah dicabut dan digantikan oleh Permendag 6 sehingga Kemendag takut untuk memberi izin BPDPKS dalam membayarkan rafaksi minyak goreng tersebut.

"Mau dibilang apa lagi? Verifikatornya lama, kita bisa jawab, mau bilang apalagi? alasan apapun ya pasti kita bisa jawab nah itu yang membuat akhirnya kita prihatin, pak Isy Karim (Dirjen Dagri Kemendag) itu teman baik Aprindo semua pejabat di Kemendag itu teman baik kita, makanya kita agak kecewa ketika, kok teman baik jadinya seperti membelakangi kita. Ya artinya kita sudah saling tahu lah, nah kemudian kalau kita dipanggil, lalu mau ngomong apa dia? Pasti dia bilang 'ya kita nunggu lah dari Kejaksaan'," ujar Roy.

"Kami hanya bisa bergerak dari opini publik. Kami terkunci. Dan intinya, para anggota kita sudah punya pikiran 'yah ini mau ganti presiden, ganti menteri, semuanya sudah pada sibuk kampanye, mana mau ada yang mikirin ini lagi'," tutupnya.