Lengkap! Hasil Pertemuan Menkeu & Gubernur Bank Sentral ASEAN

Perry menjelaskan, ASEAN sudah memiliki diskusi terkait dengan badan pengawasan dan deputi dari Financial Stability Board (FSB), untuk menangani dan memperkuat pengawasan aset kripto.

Ada tiga area utama yang akan difokuskan ASEAN dalam penanganan dan pengawasan aset kripto. Pertama, aturan, risiko dan peraturan yang sama diaplikasikan, untuk melanjutkan diskusi berikutnya.

"Kegiatan kita di bawah kripto, risiko apa saja dan peraturan apa saja yang harus diaplikasikan terkait kripto tersebut," jelas Perry.

Kedua, lanjut Perry aktivitas dari aktivitas kripto, digital aset terdiri dari tiga area utama yakni trading, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen.

Untuk perdagangan kripto, mitigasi risiko trading/perdagangan dan untuk melindungi, yang terkait dengan nilai mata uang.

Ketiga bagaimana mengantisipasi aset kripto digunakan dalam tindakan kriminal, atau anti-money laundering and counter terrorism financing. Kemudian, Indonesia memandang bahwa pengawasan kripto yang tidak bisa bergantung dari satu institusi.

"Karena trading dan perlindungan konsumen itu dimiliki oleh OJK. Sementara untuk forex change dan finance system di bawah pengawasan Bank Indonesia," jelas Perry.

Seperti diketahui di dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) berasal dari dua institusi, yakni OJK dan Bank Indonesia. Sementara anti-money laundering and counter terrorism financing terkait dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

(cap/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All