Kesepakatan itu mencakup kebijakan moneter dan fiskal, dengan melakukan sinergi antar negara kawasan. Ada tiga topik utama yang dibahas dalam pertemuan AFMGM ke-9 di Bali. Ketiga prioritas itu yakni recovery rebuilding, digital economy, dan ekonomi berkelanjutan.
"Prioritas keketuaan Indonesia tahun ini, merupakan waktu dan penting yang dibutuhkan, di saat ekonomi dunia yang penuh dengan tantangan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (31/3/2023).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, pertumbuhan ekonomi ASEAN berhasil tumbuh positif 5,3% pada 2022, dan diperkirakan akan tumbuh 4,6% pada tahun ini, dan meningkat 5,6% pada 2024.
"Pertumbuhan ASEAN terus berkembang didukung dari konsumsi yang kuat, perdagangan, investasi, dan perdagangan terbuka dengan negara lain," jelas Perry dalam kesempatan yang sama.
CNBC Indonesia telah merangkum hasil pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN hari ini.
Sri Mulyani menjelaskan, risiko downside, inflasi yang tinggi dan ketidakpastian dari tensi geopolitik di Eropa, antara Rusia dan Ukraina, serta runtuhnya bank-bank di Amerika Serikat dan Eropa, membuat negara kawasan harus waspada dan hati.
Seperti diketahui, baru-baru ini perbankan di AS dan Eropa mengalami kolaps, karena tingginya suku bunga bank sentral AS. Seperti Silicon Valley Bank, Silvergate Bank dan Signature Bank. Sementara di eropa bank-bank yang mengalami kolaps di antaranya Credit Suisse dan Deutche Bank AG.
"Kondisi pengetatan keuangan yang akan mengganggu keterkaitan utang dan runtuhnya bank di AS dan Eropa. Namun, ASEAN tetap menjadi the bright spot, di tengah outlook ekonomi global yang saat ini kurang baik," ujarnya.
Tangguhnya, ekonomi ASEAN, kata Sri Mulyani menunjukkan kolaborasi yang kuat, kerja sama yang kuat untuk menanggulangi berbagai risiko yang bisa mengancam ekonomi kawasan regional.
Sri Mulyani menjelaskan, salah satu pembahasan yang dilakukan dalam 1st AFMGM hari ini, Jumat (31/3/2023), yakni akan menjalin kerja sama terkait ketahanan pangan, perpajakan, hingga bea cukai untuk mendukung perdagangan dan investasi.
Ketahanan pangan, katanya merupakan sebuah insiatif dari kolaborasi kuat dengan badan-badan sektoral ASEAN, yang akan fokus memberikan dukungan pembiayaan untuk mencapai kesejahteraan dan stabilitas kawasan.
"Ini akan muncul di dalam deklarasi pemimpin negara ASEAN untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi," jelas Sri Mulyani.
"Selain ketahanan pangan, Menkeu dan Gubernur Bank Sentral juga fokus kerja sama keuangan, untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, termasuk bilateral perpajakan, bea masuk-keluar, dan otoritas dari perpajakan," kata Sri Mulyani lagi.
Pendanaan keuangan hijau, kata Sri Mulyani akan di bawah dana infrastruktur ASEAN. Ini merupakan salah satu prioritas untuk mendukung pendanaan memitigasi perubahan iklim.
"Menyediakan dana dan proyek yang berasal dari struktur dan pengetahuan, serta kapasitas di kawasan ASEAN," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, pertemuan ini mendiskusikan ASEAN Taksonomi keuangan berkelanjutan versi kedua. Di mana taksonomi pertama adalah instrumen pendanaan ekonomi hijau dalam skala global, untuk mengakomodasi transisi energi sebagai aktivitas yang berhak mendapatkan pembiayaan.
Taksonomi ASEAN melihat disparitas dan inklusivitas dari negara anggota ASEAN, terkait transisi dan memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Diikuti prinsip berkeadilan dan terjangkau.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan suku bunga bank sentral ASEAN diarahkan untuk mengontrol inflasi inti.
"Kebijakan moneter saat ini harus diarahkan mengontrol inflasi inti secara khusus. Kebijakan suku bunga jadi instrumen utama, tapi bisa diikuti intervensi mata uang, untuk stabilisasi masalah keuangan. Karena dianggap penting untuk nilai tukar," jelas Perry.
Secara multidimensional dan kompleksitas, bank sentral sepakat untuk meningkatkan bauran kebijakan yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan reformasi struktural.
Kebijakan yang ditempuh itu, kata Perry untuk mendukung pertumbuhan keberlanjutan dan meningkatkan kapasitas ekonomi, termasuk kebijakan makroprudensial untuk mendukung bank lending dan kredit dari pemulihan ekonomi dan bisnis.
ASEAN sepakat untuk menegaskan ketahanan, dengan penggunaan mata uang lokal,untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN. Dalam pertemuan ini, usulan Indonesia untuk membentuk gugus tugas dalam mengimplementasikan tinggalkan dolar AS atau Local Currency Transaction (LCT).
Perry menjelaskan, tantangan saat ini dan semua negara ASEAN sangat bergantung dengan mata uang internasional.
Dalam aspek ini pertemuan bank sentral ASEAN, sepakat akan dibahas di dalam working committee, untuk bisa menyelesaikan kerja sama, dan untuk bisa melihat panduan yang yang dikembangkan dari capital account liberalization.
"Untuk membuat mata uang transaksi lokal, untuk bisa membuat fokus yang kuat dan mendiskusikan transaksi kerja sama untuk mata uang ASEAN, dan meningkatkan guideline, terkait dari kerangka kerja mata uang sebagai upaya sebuah settlement," jelas Perry.
"Pertemuan menyepakati usulan Indonesia membentuk gugus tugas untuk mengimplementasikan LCT," kata Perry lagi.
Perry menjelaskan, ASEAN sudah memiliki diskusi terkait dengan badan pengawasan dan deputi dari Financial Stability Board (FSB), untuk menangani dan memperkuat pengawasan aset kripto.
Ada tiga area utama yang akan difokuskan ASEAN dalam penanganan dan pengawasan aset kripto. Pertama, aturan, risiko dan peraturan yang sama diaplikasikan, untuk melanjutkan diskusi berikutnya.
"Kegiatan kita di bawah kripto, risiko apa saja dan peraturan apa saja yang harus diaplikasikan terkait kripto tersebut," jelas Perry.
Kedua, lanjut Perry aktivitas dari aktivitas kripto, digital aset terdiri dari tiga area utama yakni trading, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen.
Untuk perdagangan kripto, mitigasi risiko trading/perdagangan dan untuk melindungi, yang terkait dengan nilai mata uang.
Ketiga bagaimana mengantisipasi aset kripto digunakan dalam tindakan kriminal, atau anti-money laundering and counter terrorism financing. Kemudian, Indonesia memandang bahwa pengawasan kripto yang tidak bisa bergantung dari satu institusi.
"Karena trading dan perlindungan konsumen itu dimiliki oleh OJK. Sementara untuk forex change dan finance system di bawah pengawasan Bank Indonesia," jelas Perry.
Seperti diketahui di dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) berasal dari dua institusi, yakni OJK dan Bank Indonesia. Sementara anti-money laundering and counter terrorism financing terkait dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Foto: (CNBC Indonesia/Cantika Adinda Putri)
