Ramai-ramai Kementerian-Pemda Belanja Produk Lokal Rp1.157 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menggencarkan penggunaan produk lokal. Salah satu upayanya adalah Business Matching Tahap V antara penyedia Pengguna Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD) serta Produsen Dalam Negeri yang mencakup asosiasi dan komunitas, yang berlangsung di Istora Senayan (15-17/3/2023).

Targetnya realisasi pembelian produk dalam negeri oleh lembaga negara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp250 triliun.

Hingga hari terakhir pelaksanaan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (BMP3DN), Kementerian Perindustrian mengklaim, tercatat ada total komitmen belanja pemerintah sebesar Rp1.157,47 triliun.

"Nilai tersebut berasal dari total komitmen dari kelompok Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah sebesar Rp 626,87 triliun. Sedangkan pada kelompok BUMN, tercatat total komitmen belanja negara sebesar Rp 530,60 Triliun," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi dalam penutupan Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Jumat (17/3/2023).

Dia menambahkan, realisasi belanja pemerintah sendiri sudah mencapai sekitar Rp200 triliun di triwulan pertama 2023.

"Sampai pagi ini realisasi pelaksanaan/ kontrak sudah mencapai sekitar Rp200-an triliun, dan akan terus meningkat lagi seiring update pada bigbox LKPP," ujarnya.

"Nilai capaian Business Matching kali ini kami akui memang belum sesuai dengan arahan dari Menko Marves untuk mencapai Rp 250 triliun. Namun saya masih optimis, di sisa triwulan pertama ini, angka tersebut akan dapat tercapai dengan optimal," kata Doddy.

Tidak ketinggalan, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra juga mendorong jajarannya agar mengikuti instruksi Presiden Jokowi dalam penggunaan produk lokal.

"Kalau APBN kita dibelanjakan produk lokal otomatis kan ekonomi berputar, lapangan kerja terbuka. semua sejahtera. Uang dari kita, dari APBN kita malah dibelanjakan ke luar negeri, rugi dong," kata Herindra kepada CNBC Indonesia usai acara BM P3DN.

Ketika ditanya produk apa saja yang masuk ke dalam skema P3DN ini, termasuk produksi senjata dalam negeri seperti pistol, Herindra tidak menutup kemungkinan itu.

"Pokoknya yang bisa diproduksi oleh industri dalam negeri harus kita beli, kecuali alutsista yang canggih-canggih, kan kita belum mampu. Yang sudah mampu diproduksi di Indonesia, kita harus beli, senjata sekaliber kecil, sepatu, seragam, banyak lah," sebutnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah beberapa kali memperingatkan agar penyerapan produk lokal dalam APBN dimaksimalkan. Meski jumlah produk lokal di katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa (LKPP) meningkat signifikan dari 50 ribu menjadi 3,4 juta produk dalam waktu setahun.

"Saya hanya titip kalau sudah masuk barang produk dalam negeri kita ke e-Katalog jangan dibiarkan hanya masuk saja tapi dibeli," tegas Jokowi saat membuka BMP3DN di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

"Jangan sampe saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalemnya tetep barang impor repackaging. Dipikir saya nggak tau, ini hati hati saya perintahkan ke Polri dicek betul. Kalau ada seperti ini mau bohong-bohongan terus kita," kata Jokowi.