Bos PTBA Ungkap Kondisi Terkini Pengambilalihan PLTU PLN

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan mengambil alih Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara milik PT PLN (Persero), yakni PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 3 x 350 Mega Watt (MW).

Hal ini ditandai dengan telah ditandatanganinya kesepakatan kerangka kerja atau Principle Framework Agreement di antara kedua perusahaan di Bali pada 18 Oktober 2022 lalu untuk mengakhiri lebih awal PLTU Pelabuhan Ratu ini.

Lantas, bagaimana kabar terbaru dari pengalihan PLTU Pelabuhan Ratu dari PLN ke PTBA ini?

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan kajian atau due diligence secara detail untuk pengambilalihan PLTU ini. Pihaknya pun sudah meminta bantuan kepada pihak konsultan terkait kajian ini.

Diharapkan, lanjutnya, dalam waktu dekat ini hasil kajian sudah tuntas.

"Kita sudah tanda tangan Framework Agreement dan sampai saat ini masih berproses melakukan due diligence secara detail dan kami sudah minta bantuan konsultan untuk kajian ini. Diharapkan dalam waktu dekat akan didapatkan kesimpulan atau kesempatan kami untuk merealisasikan early retirement di (PLTU) Pelabuhan Ratu. Kajiannya diharapkan selesai triwulan ini," jelasnya di Jakarta, Kamis (09/03/2023).

Namun sayangnya, pihaknya masih enggan menyebutkan secara rinci progres kajiannya.

"Ini masih berproses, kita tetap lanjut. Mudah-mudahan kalau kajiannya memberikan positif kepada kedua belah pihak, kami akan lanjut, tapi kami lihat dulu dari kajiannya," tuturnya.

Baca: Benar! Air Products Mundur di Proyek Hilirisasi Batu Bara RI

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengaku bahwa pengalihan PLTU Pelabuhan Ratu ke PTBA ini belum terlaksana lantaran kedua belah pihak masih menunggu regulasi baru dari pemerintah.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi mengatakan pihaknya bersama PTBA masih menjalani proses uji tuntas alias due diligence terkait rencana akuisisi PLTU tersebut. Ditambah, diperlukan regulasi baru yang mendukung agar proses alih kelola berjalan dengan baik.

"Itu nanti harus ada regulasi yang mendukung ya," kata Evy saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Jumat (17/2/2023).

Regulasi baru yang dimaksud di antaranya memasukkan aturan mengenai mekanisme carbon credit, tambahan dukungan fiskal dari pemerintah hingga masuknya program Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam proses alih kelola pembangkit tersebut.

"Kalau memungkinkan kita dapat pendanaan dari ini karena kan kuncinya itu bisa jalan kita dapat pendanaan murah, kalau kita tidak dapat pendanaan murah ini masih ada challenge," katanya.

Seperti diketahui, PLN memperkirakan biaya pengalihan PLTU Pelabuhan Ratu ini bisa mencapai US$ 400 juta atau sekitar Rp 6 triliun (asumsi kurs Rp 15.207 per US$).

Adapun tujuan pengalihan PLTU ini yaitu untuk mempercepat pengakhiran masa operasional PLTU alias pensiun dini. Semula PLTU ini direncanakan beroperasi selama 24 tahun, namun setelah pengalihan ini, masa operasional pembangkit dipangkas menjadi hanya 15 tahun.

Penurunan masa operasional tersebut akan dibarengi oleh potensi pemangkasan emisi karbondioksida (CO2) ekuivalen sebesar 51 juta ton atau setara Rp 220 miliar.

Keikutsertaan PTBA dalam rencana early retirement PLTU Pelabuhan Ratu ini didasari oleh beberapa pertimbangan strategis. PLTU Pelabuhan Ratu merupakan tulang punggung pasokan listrik di wilayah bagian selatan Pulau Jawa.

Berdasarkan lokasi geografis, tata kelola PLTU Pelabuhan Ratu relatif lebih mudah diintegrasikan dengan sistem rantai pasok PTBA. Kebutuhan batu bara PLTU Pelabuhan Ratu sebanyak 4,5 juta ton per tahun atau 67,5 juta ton selama 15 tahun. Hal tersebut selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk pemanfaatan cadangan batu bara PTBA.

Dengan teknologi dan sistem pendukung terbaik, PLTU ini mampu memberi jaminan keandalan optimal. Kinerja PLTU efisien, sehingga berpotensi meningkatkan nilai tambah dari nilai keekonomian batu bara sebagai bahan baku. Potensi tambahan pendapatan dari penjualan listrik sebesar Rp 6 triliun per tahun.

Baca: Siap-siap, PLTU di Wilayah Ini Bakal 'Disuntik Mati'

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ambil Alih PLTU Milik PLN Sudah Tuntas? Ini kata Bos PTBA