Menperin Ultimatum Produsen Kendaraan Listrik, Ini Bunyinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan ultimatum berupa larangan keras bagi Agen Pemegang Merek (APM) menaikkan harga dari produk-produk yang mereka sudah didaftarkan untuk mengikuti program bantuan atau subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

"Gak boleh, jadi APM gak boleh ada menaikkan harga jual. Gak boleh sampai program ini selesai, khusus untuk produk-produk yang memang sudah mereka daftarkan ke kami (Kemenperin) untuk mengikuti program ini," tegas Agus saat ditemui wartawan seusai konferensi pers insentif KBLBB di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Agus menjelaskan mekanisme pendaftaran kendaraan listrik yang bisa mendapatkan subsidi. Produsen harus mendaftarkan ke Kementerian Perindustrian jenis kendaraan yang akan masuk program ini. Setelah itu, lembaga verifikasi (Dealership Verificator) akan melakukan verifikasi yang disesuaikan dengan pengukuran TKDN. Ingat TKDN harus 40%. Semua data akan dikumpulkan.

"APM itu yang nanti mendaftarkan produknya, yang akan masuk ke dalam program ini. Itu salah satu dari flow-nya," terangnya.

Nantinya Kemenperin juga akan melakukan koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk kembali melakukan verifikasi dari data yang sudah dikumpulkan tadi. Pembayaran pergantian atau subsidi akan diberikan kepada produsen.

"Jadi ada 5 institusi yang terlibat dalam program ini, Kemenkeu, Kemenperin, manufaktur itu sendiri, dealership, Himbara," sebutnya.

Untuk usulan program 2023 ini, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik sebanyak 200.000 unit motor sampai pada Desember 2023. Sementara untuk bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan.