Dear Kepala Daerah, Roda Ekonomi Harus Dipecut Pakai Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti dana tabungan masyarakat yang menumpuk di bank. Menurutnya, seharusnya saat ini belanja konsumsi masyarakat harus dipacu untuk menggerakkan perekonomian.

Hal itu pun diamini pengusaha hotel dan restoran. Peran daerah menggerakkan belanja dan konsumsi di daerah diharapkan bisa menopang percepatan pemulihan perekonomian.

"Tepat apa yang dikatakan pak Jokowi, dengan dana tersimpan di bank nggak bergerak itu sangat riskan pada pertumbuhan ekonomi di 2023. Dengan dibukanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), pengetatan sudah dirilis (bebas) harusnya pergerakan masif. Dengan apa yang dikatakan Presiden, peran Kepala Daerah dan jajaran vital bagaimana mendorong belanja besar untuk gerakkan roda ekonomi," kata Pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bagian SDM Rudi Santoso dalam Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (27/2/2023).

Baca: Pak Jokowi, Izin Konser Masih Rumit! Pengusaha Jadi Sulit

Dalam kesempatan sama,  Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, ada keterlambatan dalam pembelanjaan anggaran pemerintah. 

"Pertama dari sisi perencanaan, itu setelah ditetapkan di bulan November-Desember setelah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ketok palu di Oktober, itu perencanaan sebenernya masih bersifat sementara. Pada pembahasan detil di Februari Maret baru, ada selisih yang membuat terjadi efisiensi di anggaran pemerintah terutama APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sendiri ada perubahan," kata Tauhid. 

Faktor kedua adanya keterlambatan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis anggaran yang bersifat mandatory dari pemerintah pusat. Misal Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sifatnya dikhususkan bagi program kesehatan pendidikan dan sebagainya.

"Keterlambatan ini membuat pelaksanaan lambat, penyerapan akhirnya nggak optimal, sehingga menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) cukup besar. Data-data ini pada bulan tertentu misal Juni-Juli memuncak tapi lama kelamaan turun di Desember," sebut Tauhid.

Ia menyebut dana di daerah memang tidak bisa langsung habis karena siklus pengadaan barang dan jasa itu menumpuk, tapi akan serap di Desember. Di satu sisi hal ini memberi keuntungan bagi pemerintah daerah.

Baca: Simak Upaya RI Jaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian

"Daerah mendapat manfaat ketika bunga dan insentif dari dana masuk di bank-bank terutama bank pembangunan daerah ada insentif bunga yang bisa dimanfaatkan kembali jadi modal untuk APBD itu sendiri," ujar Tauhid.

Persoalan lain, ketika ada keterlambatan atau misal penyesuaian dari program yang tidak bisa diganti, namun harus dikembalikan ke keuangan negara.

"Sebagai contoh Presiden beri satu diskresi kepada Pemda untuk menghabiskan dana 3 triliun, sampai Oktober-November belum sampai 20% habis karena nggak semua daerah punya kreativitas untuk habiskan dana itu dalam rangka mengatasi inflasi daerah. Itu yang mungkin bagi Pemerintah Pusat juga alami kesulitan, nggak semua subsidi untuk transportasi darat angkutan bisa dilakukan. Akhirnya anggaran sisa," pungkas Tauhid.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Lagi! Jokowi Marah Dana APBD Parkir di Bank