Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, meskipun di Kementerian Keuangan yang dipimpinnya memiliki tiga layer identifikasi integritas pegawainya. Namun kenyataannya seketika pertahanannya bobol juga dan akan mengevaluasi secara ketat.
Tiga layer identifikasi integritas tersebut, kata Sri Mulyani sebagai proses untuk membuktikan bahwa institusinya adalah amanah dan bisa melakukan koreksi dini terhadap tanda-tanda suatu tindakan yang melanggar integritas.
"Saya meminta seluruh jajaran Kemenkeu tiga layer defense ini untuk dievaluasi diperketat, hingga mampu memberikan keyakinan," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (24/2/2023).
"Bahwa Kemenkeu sebagai bendahara negara, DJP sebagai unit yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan menerima pajak, dapat dan harus bisa dipercaya oleh masyarakat," kata Sri Mulyani lagi.
Sri Mulyani menjelaskan, tiga benteng pertahanan untuk menerapkan integritas pegawai Kemenkeu.
Pertama, bagaimana management pimpinan unit terkait apabila melihat staf atau jajaran di bawahnya, yang ditengarai melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri/orang lain, dan melanggar aturan ASN, serta melanggar integritas.
Kedua, yakni kepatuhan internal yang ada di masing-masing unit Eselon I. Sehingga keberadaan dan peran dari unit kepatuhan internal untuk memaksimalkan disiplin, mengidentifikasi, dan membuat pencegahan awal harus semakin diperkuat.
Ketiga, adalah peranan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang juga memiliki struktur dan kewajiban untuk terus melakukan penegakkan disiplin, dan menjaga integritas dari Kemenkeu.
Atas kasus yang terjadi, memutuskan Sri Mulyani untuk mencopot sementara jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Kendati demikian, Rafael Alun masih berstatus sebagai PNS. Pencopotan jabatan sementara hanya dilakukan untuk memudahkan internal Kementerian Keuangan memeriksa yang bersangkutan.
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pun akan langsung memeriksa pelanggaran disiplin, terkait gaya hidup mewah keluarga Rafael Alun.
Seperti diketahui, dalam LHKPN periodik yang Rafael Alun laporkan terakhir pada 31 Desember 2021, kekayaannya mencapai Rp 56,10 miliar.
Besaran harta kekayaan Rafael hampir menyaingi harta kekayaan Sri Mulyani yang mencapai sebesar Rp 58,04 miliar per 31 Desember 2021.
Bila dibandingkan dengan bos yang membawahinya langsung, yakni Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, harta Rafael malah sudah melampauinya, hingga 4 kali lipatnya. Harta kekayaan Suryo Utomo hanya Rp 14,45 miliar per data LHKPN 31 Desember 2021.
"Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin saudara Rafael (RAT) ditindaklanjuti. Saat ini telah diterbitkan surat tugas pelanggaran disiplin untuk saudara RAT yaitu Nomor ST 321/Inspektorat Jenderal/IJ/IJ.1/2023," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/2/2023).
Bendahara negara ini pun megecam, bahwa segala tindak kekerasan dan kekejian yang dilakukan oleh seluruh elemen pegawai di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menegaskan dan menginstruksikan, agar hal serupa tidak terulang kembali.
"Kekejian dan kekerasan ini adalah yang terakhir. Tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa dibiarkan," ujarnya lagi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, Rafael Alun Trisambodo tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tetap ASN yang berarti tetap terikat dengan seluruh kode etik disiplin dan aturan administrasi ASN, pencopotan hanya dilakukan karena pemeriksaan akan dilakukan, ini untuk mempermudah pemeriksaan," jelas Suahasil dalam kesempatan yang sama.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan, selama 2022 pihaknya telah menerima 185 pengaduan tindak kejahatan fraud yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Keuangan.
Atas 185 pengaduan di 2022 tersebut, 96 pegawai Kemenkeu telah dijatuhi hukuman. Jumlah pengaduan fraud diakui meningkat dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 174 pengaduan fraud.
"Pada 2021, kami mendapatkan 174 pengaduan fraud atau kejahatan yang telah ditindaklanjuti dan kami menjatuhkan hukuman kepada 114 pegawai," jelas Sri Mulyani.
Jumlah pengaduan pada 2021 tersebut juga meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2020, pengaduan tercatat sebanyak 128 fraud dan hukuman disiplin dijatuhkan kepada 71 pegawai.
Dari perkembangan ini, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat sistem whistleblower dari masyarakat.
Bendahara negara ini pun mempersilahkan masyarakat membuat pengaduan secara langsung jika mengidentifikasi pelanggaran hukum, kecurangan atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kemenkeu.
"Masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kemenkeu di hotline 134," tegas Sri Mulyani.
Terkait pelaporan harta kekayaan di jajaran Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengklaim bahwa hampir seluruh jajarannya telah memenuhi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sri Mulyani menuturkan Kemenkeu terdiri dari 78.640 pegawai dan berdasarkan status laporan pejabat negara dan harta kekayaan untuk tahun 2022 ini jumlahnya mencapai 99,98% dari total pejabat. Angka ini meningkat dari 2021 dan 2020, yang masing masing sebanyak 99,87% melakukan pelaporan dan 99,86% pelaporan.
"Mereka yang tidak melakukan laporan diberikan tindakan disiplin, " ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, laporan dilakukan analisa untuk kemudian ditindaklanjuti. Apabila berisi atau menunjukkan suatu perkembangan yang tidak wajar dari harta kekayaan pejabat maupun pegawai Kemenkeu.
Dia pun meminta kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk menunjukkan langkah kredibel dalam menganalisa dan melakukan tindakan agar kewajaran dari harta kekayaan Kemenkeu dapat dipastikan.
"Kami juga akan melakukan kerja sama dengan instansi terkait menyangkut monitoring dan juga kepatuhan dari seluruh pegawai Kemenkeu dan pejabat termasuk dalam hal ini DJP," tuturnya lagi.
Sri Mulyani tampak berkaca-kaca menahan air mata. Suara Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia terdengar parau saat menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia.
Sri Mulyani mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat dan pelaku ekonomi yang sudah membayar pajak dengan patuh.
"Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi, yg telah membayar pajak dengan patuh," ujarnya dengan suara parau menahan tangis.
Kepatuhan pembayaran wajib pajak, kata Sri Mulyani adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia.
"Oleh karena itu yang telah Anda bayarkan harus kita jaga sepenuhnya, tidak boleh dikhianati, dicuri, dan disalahgunakan," ujar Sri Mulyani dengan mata berkaca-kaca.
"Kita semua tahu pajak adalah sumber pembangunan dana yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia oleh karena itu pajak yg dibayar oleh masyarakat adalah sebuah amanah yang harus kami jaga dengan tanpa kompromi," ungkapnya.
Sri Mulyani sendiri tidak hadir secara langsung karena beliau tengah bertugas di India untuk menghadapi 1st FMCBG G20, akhir minggu ini.
