Aksi Jokowi Lawan 'VOC' di WTO Takkan Mulus, Ini Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengajukan banding atas kekalahan RI dalam sengketa dengan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel diperkirakan tak akan berjalan mulus.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan mengatakan pengajuan banding RI terkait nikel kemungkinan baru bisa berjalan pada 2024 mendatang. Ini terjadi lantaran adanya blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO, yakni Amerika Serikat (AS).

AS menilai perlu adanya reformasi besar-besaran yang harus dilakukan di WTO. Dengan demikian, selama reformasi di WTO belum dilakukan, maka Amerika tidak akan memberikan persetujuan terhadap pembentukan panel banding.

"Kita sudah berkonsultasi dengan pengacara kita yang berbasis di Jenewa dan diperkirakan itu kemungkinan secara realistis panel (banding) itu baru terbentuk tahun 2024," kata dia dalam Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Kamis (16/2/2023).

Di samping itu, menurut Bara, pemerintah juga masih harus menunggu antrean untuk berproses di Badan Banding WTO. Dampaknya, proses pengajuan banding akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Jadi begitu panel terbentuk, ada juga ada antrian ya kasus kasus yang harus di disidangkan di panel tersebut. Nah kita tuh masih masih nomor 23-24. Jadi selama belum ada keputusan dari panel tersebut kita bisa terus meneruskan kebijakan kita ini soal pengembangan industri hilirisasi ini," katanya.

Untuk diketahui, Beberapa pihak yang menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) atas larangan ekspor bijih nikel rupanya adalah mantan penjajah Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kadin, Djoko Widajatno.

Menurut Djoko, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia.

"Sekarang kejadiannya juga berulang lagi di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan melimpahnya nikel di bumi Indonesia terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan," kata dia dalam acara Closing Bell di CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/12/2022).

Djoko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun.

"Jadi negara-negara yang mencoba untuk masalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerja sama," kata dia.

Sehingga wajar, apabila Presiden Jokowi dibuat mangkel dengan perilaku asing yang mencoba mengatur Indonesia. Apalagi negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia.

Baca: Banding RI Soal Nikel Baru Kejadian di Akhir Era Jokowi

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cerita Jokowi, Penyebab RI Ketiban Durian Runtuh Rp 360 T