
Rapat Biaya Haji di DPR Molor 3,5 Jam, Kabarnya Ada Lobi-lobi

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah tak kunjung dimulai. Padahal rapat dijadwalkan sejak pukul 10.00 WIB.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Rabu (15/2/2023), ruang rapat baru mulai ramai oleh perwakilan DPR maupun pemerintah serta pemangku kepentingan lain pada pukul 11.30 WIB.
Dari pihak pemerintah dihadiri oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief.
Selanjutnya ada perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Haji, (BPKH), PT Garuda Indonesia Tbk, PT Saudia Airlines.
Akan tetapi, pimpinan rapat yaitu Ketua Komisi VIII Yandri Susanto juga tidak membuka rapat. Pimpinan terlihat berbincang dengan Hilman dengan menunjuk secarik kertas.
Selanjutnya mereka meninggalkan ruang rapat dan masuk ke ruang tertutup. Sumber CNBC Indonesia menyebutkan, pihak pemerintah masih ada pembicaraan dengan Arab Saudi mengenai permohonan pengurangan biaya.
Seperti diketahui, Kemenag baru-baru ini mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 mencapai Rp 98,89 juta.
Dengan kenaikan tersebut, Kemenag mengusulkan skema pembiayaan dengan proporsi 70% biaya yang ditanggung jamaah haji (Bipih) sebesar Rp 69,20 juta dan 30% sisanya berupa nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta. Dengan begitu, jumlah Bipih tersebut melonjak nyaris dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 39,8 juta.
Hal ini menuai perhatian publik dan DPR selama seminggu terakhir telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kemenag, BPKH dan semua pihak terkait.
Sampai dengan kemarin, rapat tersebut juga belum menghasilkan keputusan. Akan tetapi Ketua Komisi VIII Yandri Susanto memastikan biaya haji akan berada di bawah Rp 50 juta dengan sederet pemangkasan.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kemenag Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Ini Alasannya!