
APBN Terbatas, Pemilu & Pembangunan IKN Dijamin Tetap Jalan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan memastikan, pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur tetap akan dijalankan, meskipun di tengah terbatasnya anggaran dan ada pergantian presiden pada 2024.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (15/2/2023).
Isa menjelaskan, defisit APBN tahun 2023 akan mencapai sebesar Rp 598,2 triliun, lebih besar dari realisasi sementara defisit tahun 2022 yang sebesar Rp 464,3 triliun.
Kendati demikian, Isa menekankan bahwa defisit APBN tahun ini akan didorong untuk bisa mendapatkan angka yang lebih rendah dari tahun lalu. Meskipun didorong untuk defisit tahun 2023 lebih rendah dari tahun lalu, pihaknya memastikan masih akan tetap fokus terhadap kegiatan pembangunan.
Termasuk juga kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 2024. Bersamaan dengan rencana pemindahan IKN ke Kalimantan di tahun yang sama.
"Kita akan tetap mengawal kegiatan pemilu misalnya, agar terlaksana sesuai tahapannya dengan baik. Kita akan mendukung pembangunan di IKN yang kita harapkan bisa kita gunakan di 2024," jelas Isa.
Apapun yang menjadi agenda pembangunan nasional yang bersifat prioritas, termasuk IKN, kata Isa dipastikan tidak akan mangkrak.
"Hal-hal lain yang jadi prioritas nasional atau proyek strategis nasional yang sudah berjalan, dan tentu kita harapkan tuntas dan tidak mangkrak pada saat pergantian presiden nanti," kata Isa lagi.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan belanja negara pada 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun atau turun 0,96% dari realisasi belanja sementara APBN 2022 yang sebesar 3.090,8 triliun.
Sementara pendapatan negara pada tahun ini ditargetkan akan mencapai Rp 2.463 triliun, lebih rendah dari realisasi pendapatan negara pada 2022 yang mencapai Rp 2.626,4 triliun.
Dengan demikian, defisit APBN 2023 diperkirakan akan mencapai Rp 598,2 triliun atau 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN sampai 2024 diperkirakan sebesar Rp 466 triliun sampai Rp 486 triliun. Kementerian Keuangan juga diketahui telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dalam APBN 2023 untuk pembangunan IKN Nusantara.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan anggaran pemilu 2024 Rp 110, 4 triliun. Dengan rincian, peruntukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 33,8 triliun.
(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Momen Sri Mulyani Beberkan Realisasi Anggaran IKN Baru Rp2,3 T