Anggaran Kereta Cepat JKT-BDG Kok Bisa Bengkak? Ini Alasannya

News - Romys Binekasri, CNBC Indonesia
03 February 2023 18:25
Foto udara kereta Cepat Jakarta-Bandung melaju selama persiapan uji coba dinamis, di Tegalluar, Jawa Barat, Rabu (9/11/20222). Uji coba ini merupakan persiapan menuju puncak uji coba dinamis yang akan dilakukan 16 November mendatang. (Photo by TIMUR MATAHARI/AFP via Getty Images) Foto: Foto udara kereta Cepat Jakarta-Bandung melaju selama persiapan uji coba dinamis, di Tegalluar, Jawa Barat, Rabu (9/11/20222). Uji coba ini merupakan persiapan menuju puncak uji coba dinamis yang akan dilakukan 16 November mendatang. (Photo by TIMUR MATAHARI/AFP via Getty Images)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan alasan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) yang mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, salah satu faktor yang membuat anggaran mega proyek tersebut bengkak adalah harga lahan yang mengikuti mekanisme pasar.

Hal itu berbeda dengan China dimana harga lahannya dapat dikendalikan oleh pemerintah.

"Kalau di China itu mana ada kenaikan harga tanah," ujarnya di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (3/2).

Sebagai informasi, per November 2022 lalu, proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun mencapai US$ 1,449 miliar. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 15 September 2022.

Nilai ini sedikit berbeda dengan hasil perhitungan China dimana nilainya lebih rendah yaitu US$980 juta. Nantinya, pembengkakan biaya ini akan ditanggung Konsorsium Indonesia, Konsorsium China, serta pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Sejarah Pecah, Kereta Cepat Pertama Kali Meluncur di RIFoto: Sejarah Pecah, Kereta Cepat Pertama Kali Meluncur di RI
Sejarah Pecah, Kereta Cepat Pertama Kali Meluncur di RI

Arya menambahkan China menganggap bahwa pemerintah Indonesia harusnya dapat mengontrol harga lahan. Sehingga pembengkakan bisa ditekan.

"Mereka menganggap bahwa harusnya pemerintah bisa dong ngunci harga tanah. Gak bisa, kondisinya berbeda," ucapnya.

Selain masalah lahan, persoalan lainnya yaitu terkait frekuensi yang juga bikin anggaran juga bengkak. Telkomsel dalam hal sebagai penyedia frekuensi memindahkan menara Base Transreceiver Station (BTS).

"Mau Telkomsel BUMN, gak BUMN, tapi kan kalau di kita dianggap sebagai sebuah kontrak bisnis. Ketika diambil kan itu rugi Telkomselnya, karena kan dia harus alihkan (BTS) gitu loh, biaya pengalihan dan sebagainya itu harus dikompensasi Telkomsel sendiri. Mau gak mau kan dia harus menghitung kompensasinya," jelasnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Gaya Jokowi & Erick Resmikan Pabrik Pupuk PIM di Aceh


(rob/wur)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading