Wow! Bapanas Minta Tambahan Duit Rp1,2 Triliun, Ini Kata DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 1,2 triliun agar dapat menjalankan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas di tahun 2023 secara ideal.
Namun, pengajuan anggaran tambahan itu itu ternyata tak segera disetujui Komisi IV DPR RI. Sebab di dalam roadmap dan rencana program kegiatan Bapanas tahun 2023, dinilai masih banyak yang perlu dipertanyakan keefektifannya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari ini, Selasa (31/1/2023), Arief menyampaikan, Bapanas pada tahun anggaran 2022 dan 2021 masing-masing mendapat pagu sebesar Rp 318 miliar dan Rp 478 miliar. Dana itu di luar gaji, tunjangan kinerja serta kebutuhan perkantoran dasar (listrik dan air).
Namun, untuk tahun 2023 turun Rp 215 miliar atau turun 67,5% menjadi Rp 103 miliar.
"Saya membaca roadmap (desain dari Bapanas) ini paling utama menjadi pemadam kebakaran bagaimana mengatasi inflasi. Termasuk program-program turunan di belakangnya tidak mencerminkan apa yang dibayangkan. Bicara kemandirian dan kedaulatan pangan tidak terlepas dari bagaimana mengangkat kesejahteraan dari para petani itu," kata Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.
"Ketika kemudian programnya ratusan miliar hanya untuk koordinasi penyusunan prognosa, registrasi, menyusun neraca pangan, kemudian juga pengembangan aplikasi penyusunan norma. Mana kaitannya dengan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan? Masih jauh. Artinya, bisa jadi roadmap ini bagus tapi kemudian di program dikawal agar kemudian nyambung dengan ide dasar daripada itu," tukasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka mempertanyakan alasan Bapanas meminta tambahan anggaran Rp 1,2 triliun.
"Anggaran saudara hanya Rp 103 miliar tidak cukup memang. Anda meminta tambahan (menjadi) Rp 1,2 triliun, yakinkan kami manfaatnya apa. Apa manfaatnya? Apa dampaknya terhadap Rp 1,2 triliun itu. Saya ingin supaya anggaran 1,2 triliun yang Anda ajukan itu betul-betul fokus," ujar Suhardi.
Komisi IV DPR pun meminta Bapanas melakukan tata kelola dengan berbasis pada sumber pangan di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan petani. Dan, menyusun program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat serta terukur secara nasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan.
[Gambas:Video CNBC]
Demi Stok Bulog, Anak Buah Jokowi Naikkan Harga Beras
(dce)