Sst! Anggaran K/L Dibintangi Sri Mulyani, Alasannya Terungkap

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) mengaku kesulitan mencairkan anggaran di awal tahun karena 'dibintangi' oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjelaskan, hal itu dilakukan dalam rangka mengalokasikan cadangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah situasi global yang tidak menentu. Serta, untuk mendorong agar K/L lebih fokus pada isu-isu prioritas.

"Kita melakukan cadangan untuk APBN dalam situasi ketidakpastian global tadi, jadi salah satunya kita memang meminta pada K/L untuk melihat prioritas secara lebih tajam lagi," terangnya kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

Baca: Masih Andalkan APBN, BPJS Kesehatan Was-was Tekor Lagi!

Jika situasi global mulai membaik, imbuh dia, ada kemungkinan program-program K/L tersebut seluruhnya dapat dilaksanakan.

"Dan kalau seandainya situasi membaik seperti yang kita lihat, ya bisa akan jalan semuanya," ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengungkapkan, sebenarnya dana yang ''dibintangi' Kemenkeu itu tidak terlalu besar, hanya 5% saja.

"Itu nggak lebih dari 5%, jadi itu nggak terlalu besar," pungkasnya.

Seperti diketahui belanja negara tahun 2023 mencapai Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

Baca: Jokowi Geram ke Kepala Daerah, Ganjar Salahkan Sri Mulyani

Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Senin (16/1/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 dengan tepat sasaran, di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Saya minta untuk APBN 2023 betul betul difokuskan pada kegiatan program program yang betul betul produktif. Utamanya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan," ungkap Jokowi.

"Kementerian mendorong transfer ke daerah termasuk di dalamnya dana desa betul-betul harus disampaikan bahwa dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dananya ditransfer dan tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," terang Jokowi.

Selain itu, kata Presiden, pelaksanaan APBN dan APBD perlu sinkronisasi, terutama dalam hal investasi dan kebutuhan rakyat. Jokowi juga ingin memastikan stabilitas politik dan hukum tetap terjaga.

"Untuk pondasi stabilitas politik demokrasi kepastian hukum, rasa keadilan, dan penegakan ham yang harus kita perkuat tadi pagi baru kita minta kepada seluruh menteri yang terkait terutama dalam perspektif HAM. Saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu lalu seluruh kementerian ikut bersama menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan mengenai pelanggaran berat masa lalu, yang non yudisial," ujarnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tiga Kali Blokir Anggaran Kementerian, Sri Mulyani Buka Suara