Masih Andalkan APBN, BPJS Kesehatan Was-was Tekor Lagi!
Foto: Ilustrasi BPJS Kesehatan (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Jajaran direksi BPJS Kesehatan mengakui, kondisi surplus keuangan saat ini belum disebabkan perbaikan fundamental pada kinerja. Karena itu, pembenahan mulai dari perluasan cakupan kepesertaan yang loyal hingga iuran dan tarif layanan yang sesuai harga keekonomian akan ditingkatkan.
Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menjelaskan, dari sisi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga saat ini sebetulnya masih didominasi oleh peserta yang tercakup ke dalam penerima bantuan iuran (PBI). Peserta PBI menurutnya belum termasuk golongan peserta loyal.
"Jadi dari loyalitas peserta ini menjadi hal yang paling penting karena loyalitas sekarang masih ditentukan oleh peserta dari PBI. 60% loyalnya dari peserta yang direkrut negara belum direkrut oleh kita," kata Mahlil saat dalam acara Menuju 10 Tahun Program JKN, Senin (30/1/2023).
Hingga 2022, total kepesertaan JKN mencapai 248,7 jiwa. Terdiri dari PBI mencapai 151,79 juta jiwa, yang berasal dari PBI APBN 111,03 jiwa, dan PBI APBD 40,76 juta jiwa. Sementara itu untuk peserta non PBI baru sebanyak 96,97 juta jiwa.
Oleh sebab itu, ia berujar, dari sisi kepesertaan ini pemerintah bersama dengan BPJS Kesehatan akan mencoba secara perlahan mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan iuran dari negara. Namun, ini menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan aspek ekonomi masyarakat dan pendapatan mereka.
"Karena semakin masyarakat ekonomi baik maka peserta tidak lagi menjadi hadiah dari pemerintah. Tapi sekarang apa boleh buat memang kondisi rakyat dan ekonomi demikian maka loyalitas dari APBN masih menjadi faktor pertama kesuksesan JKN," tuturnya.
Dari sisi pendapatan iuran, berdasarkan catatan pada 2022 yang belum diaudit sebanyak Rp 144 triliun, mayoritas juga berasal dari sumbangan PBI sebesar Rp 62,5 triliun. Rinciannya terdiri dari PBI APBN Rp 46 triliun pada 2022 dan PBI APBD Rp 16,6 triliun. Sedangkan dari non-PBI baru sebesar Rp 81,5 triliun.
"Nah non PBI ini harus kita jaga saat ini agar mereka tetap mau membayar iuran tetap stay sebagai peserta, ini bagaimana kita harus menciptakan loyalitas dari peserta merasa bahwa JKN itu suatu sedekah dia ke orang sakit dalam mengembangkan sikap kegotongroyongan," tuturnya.
Sementara itu, dari sisi besaran tarif iuran, ia mengatakan, sebetulnya juga belum proporsional lantaran biaya untuk membayar layanan kesehatan semakin meninggi dibandingkan dengan tarif iuran. Kondisi ini kata dia pernah terjadi saat sebelum tarif iuran BPJS Kesehatan naik pada 2019 dan kembali terjadi pada 2024 mendatang.
Ia mencontohkan, pada 2014 saat iuran per kapita sebesar Rp 25.433, besaran manfaat per kapita telah berada pada posisi di atasnya yakni Rp 26.644. Namun sejak 2019 hingga saat ini, besarannya sudah ke posisi Rp 54.524 untuk iuran per kapita dan manfaat per kapita Rp 42.952 dengan tren yang kembali menyilang ke arah seperti 2014.
"Diprediksi 2024 akan menyilang kembali antara cost per member dengan premi per member. Jadi kalau ini terjadi persilangan kita menuju ke defisit saat iuran tahun berjalan," ucap dia.
Oleh sebab itu, Mahlil menekankan, strategi BPJS saat ini adalah dengan memanfaatkan surplus aset bersih dana jaminan sosial kesehatan pada 2021 yang sebesar Rp 38,76 triliun, ldan meningkat pada 2022 menjadi sebesar Rp 56,51 triliun untuk perbaikan fundamental.
Diantaranya dengan menggencarkan inovasi pendanaan seperti melalui sin tax, crowd funding, dan CSR. Selain itu juga dari sisi program retensi peserta atau loyalty program, maupun insentif pembayaran iuran seperti diskon atau pemutihan utang iuran.
"Maka kita harap aset neto yang ada Rp 56 triliun tadi tetap kita jaga tapi kita terus alihkan untuk hal-hal yang katakan loyalitas peserta, peningkatan mutu, dan sebagainya," ucap Mahlil.
[Gambas:Video CNBC]
(mij/mij)
