Bukan Palsu, DPR Kini Sebut Kementan Mark Up Data Food Estate

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR tak lagi menyebut proyek lumbung pangan alias food estate yang tengah digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai proyek palsu.

"Juga saya jelaskan, tidak ada yang namanya Food Estate palsu. Yang ada data yang di-mark up oleh Kementerian Pertanian (Kementan) hasil produksi dari food estate. Dan ini tidak ada kaitan dengan kementerian lain. Saya hanya bisa kementerian mitra saya yaitu Kementerian Pertanian," kata Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementan, Selasa (24/1//2023).

"Saya juga tergelitik baca di media. Food estate palsu, nggak ada yang palsu food estate. Kalau palsu itu berarti tidak ada food estatenya. Tapi ini ada food estatenya. Yang kurang pas adalah laporan perihal produksinya," tambahnya.

Meski begitu, Komisi IV DPR menegaskan tetap akan membentuk panitia kerja (panja) terkait food estate di berbagai wilayah.

"Saya tekankan lagi, tidak ada food estate palsu. Yang ada datanya yang tidak valid dari Kementerian Pertanian. Dan, bukan dari kementerian lain karena saya tidak pernah ikut campur urusan yang bukan mitra kerja saya," tukas Sudin.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, proyek food estate sudah membuahkan hasil. Dia pun menampik pernyataan DPR yang menyebut proyek ini gagal alias berisi data palsu.

"No no...,yang di Dadahup, kami dengan pertanian sudah menanam dan hasilnya nanti pada panen yang akan datang. Pak Presiden mau ke sana. Ada 4,8 ton hektare di Dadahup. Jadi sudah tinggal nanam saja karena transmigran sudah pulang. jadi tinggal tenaga kerja untuk nanem," kata Basuki.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan sebelumnya mengatakan, saat ini tengah dimulai proses pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki proyek food estate.

"Sejak awal kami sudah mengkritisi ihwal rencana food estate ini. Karena tidak ada grand desain yang dijelaskan kepada Komisi IV. Namun Kementan (Kementerian Pertanian) dengan yakinnya melaksanakan food estate di berbagai daerah dengan skala luas," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (21/1/2023).

Untuk itu, kata dia, Komisi IV akan membentuk Pansus.

"Sudah mulai (proses pembentukan Pansus) food estate," ujar Daniel Johan.

Kronologi Food Estate Disebut Palsu

Seperti diketahui, food estate merupakan proyek yang tengah dipacu oleh Presiden Jokowi, dan merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Pemerintah menetapkan pembagian tugas lintas sektor untuk periode 2021-2023. Adapun pembagian tugas tersebut dimulai dari Kementerian Pertanian yang berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi, sedangkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

Selanjutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

Saat meninjau lokasi food estate Desa Desa Belanti Siam, Pulang Pisau. Didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri PUPR Basuki, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran tahun 2020 lalu, Jokowi menyatakan, Mentan bertanggung jawab atas produksi food estate. Dengan bersinergi dengan kementerian lainnya.

"Di food estate ini tidak hanya pada kegiatan produksi, melibatkan BUMN dalam prosesing hingga pengemasanya. BUMN yang bertanggung jawab bangun industrinya," kata Jokowi dikutip dari situs resmi Kementan, Selasa (24/1/2023).

Terpantau saat rapat dengan Kementan, Komisi IV menyoroti proyek yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, NTT dan Papua ini.

Dan, saat rapat kerja (raker) dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo pada Senin (16/1/2023) lalu, Sudin kembali mencecar Kementan perihal proyek food estate. Bahkan, kata dia, pihaknya tengah berencana membentuk panitias khusus (Pansus) untuk program food estate.

"Hal yang perlu diperhatikan, masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat," kata Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1/2023).

"Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Karena di situ banyak data palsu," tambah Sudin.

Untuk itu, imbuh dia, dibutuhkan evaluasi menyeluruh atas kinerja Kementan.

Merespons hal itu, Mentan Syahrul mengatakan, untuk melihat hasil program tersebut membutuhkan proses yang tidak sebentar. Sebab, di sektor pertanian ada kendala atau faktor alam yang mempengaruhi hasil produksi tani.

"Bukan seperti membalik tangan. Berhadapan dengan lahan, berhadapan dengan hama, berhadapan cuaca, berhadapan dengan orang. Butuh kesabaran untuk mengurusnya," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (16/1).

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pun buka suara soal ini. Memang, Jokowi telah mengikutsertakan Kementerian Pertahanan dalam proyek food estate sejak tahun 2020.

Prabowo mengatakan, proyek yang tengah digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terus berlanjut.

"Food estate juga dilaksanakan," kata Prabowo saat Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 di Jakarta, dikutip Kamis (19/1/2023).

Alasannya, pangan merupakan bagian dari pertahanan sebuah wilayah. Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan ketersediaan pangan menjadi kunci stabilitas sebuah negara.

"Ya saya kira nanti kita akan lihat tapi dari AD (anggaran dasar) kita istilahnya. Saya lihat tadi, kemarin kita asesmen bahwa kita cukup mampu untuk menjaga stabilitas. Berapa tahun (food estate bertahan)? Ya selama Republik berdiri," tegasnya.