Waduh, Perkara Nih! DPR Bikin Pansus Incar Food Estate Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek food estate alias lumbung pangan yang tengah digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah jadi sorotan.

Terbaru, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan, proyek tersebut akan terus dilaksanakan selama Republik ini berdiri.

Hal itu disampaikan Prabowo selang beberapa hari Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, banyak data palsu soal food estate. Sudin pun menambahkan, Komisi IV DPR tengah mewacanakan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait food estate.

Dan, ternyata itu bukan ancaman semata.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan.

"Sejak awal kami sudah mengkritisi ihwal rencana food estate ini. Karena tidak ada grand desain yang dijelaskan kepada Komisi IV. Namun Kementan (Kementerian Pertanian) dengan yakinnya melaksanakan food estate di berbagai daerah dengan skala luas," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (21/1/2023).

Baca: Food Estate Jokowi Mendadak Disebut Palsu, Lokasinya di Sini

"Komisi melihat food estate tidak sesuai dengan harapan. Apalagi anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Keinginan untuk swasembada pangan melalui dukungan food estate ini justru membebani APBN. Seharusnya anggaran tersebut bisa diberikan kepada petani," tambah Daniel Johan.

Untuk itu, kata dia, Komisi IV akan membentuk Pansus.

"Sudah mulai (proses pembentukan Pansus) food estate," ujar Daniel Johan.

Bukan tak mungkin, imbuh dia, Pansus bisa saja merekomendasikan penghentian proyek food estate. Bahkan, agar tidak dilanjutkan pemerintahan berikutnya.

"Bisa saja tergantung hasil selama proses berlangsung, kita liat nanti," katanya.

Dia menuturkan, berbagai sarana dan prasarana penunjang food estate tidak digunakan maksimal.

"Bahkan ada yang mangkrak. Hal ini menunjukan program ini hanya coba-coba, tidak diurus dengan matang, tidak ada roadmap mau seperti apa," katanya.

Dia pun menjelaskan alasan utama Komisi IV mengusulkan Pansus food estate.

"Agar mendapat solusi soal pangan ke depan, program disusun dengan sangat detail bukan program coba-coba yang massif, harus ada grand desain pangan 5 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun ke depan. Tentu dengan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang," tukas dia.

Baca: Geger DPR Sebut Food Estate 'Kacau Balau', Prabowo Buka Suara

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, saat ini sudah ada Panitia Kerja (Panja) untuk proyek lumbung pangan nasional, yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, NTT, dan Papua.

Dia mengatakan, perlu jadi perhatian, di mana masih ada temuan BPK di Kementan yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah.

"Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat. Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Karena di situ banyak data palsu," kata Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1/2023).

Sementara itu, Menhan Prabowo mengatakan, proyek yang tengah digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terus berlanjut.

"Food estate juga dilaksanakan," kata Prabowo saat Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 di Jakarta, dikutip Kamis (19/1/2023).

Memang, Jokowi telah mengikutsertakan Kementerian Pertahanan dalam proyek food estate sejak tahun 2020.

Alasannya, pangan merupakan bagian dari pertahanan sebuah wilayah. Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan ketersediaan pangan menjadi kunci stabilitas sebuah negara.

"Ya saya kira nanti kita akan lihat tapi dari AD (anggaran dasar) kita istilahnya. Saya lihat tadi, kemarin kita asesmen bahwa kita cukup mampu untuk menjaga stabilitas. Berapa tahun (food estate bertahan)? Ya selama Republik berdiri," tegasnya.

Baca: Soeharto Gagal Garap 'Raksasa' Food Estate, Jokowi Nyusul?

Seperti diketahui, food estate dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024.

Kementerian Pertanian (Kementan) menjabarkan, program ini untuk membangun lumbung pangan nasional pada lahan seluas 165.000 hektare (ha) dan di tahun 2020 dikerjakan seluas 30.000 ha sebagai model percontohan penerapan teknologi pertanian 4.0.

"Food estate ini yang bertanggung jawab pada produksinya adalah Menteri Pertanian dan bersinergi dengan kementerian lainnya. Di food estate ini tidak hanya pada kegiatan produksi, melibatkan BUMN dalam prosesing hingga pengemasanya. BUMN yang bertanggung jawab bangun industrinya," kata Jokowi dikutip dari situs resmi Kementan.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Bakal Resmikan Lumbung Pangan 'Raksasa' di Jawa Timur