Ironi! Pengusaha Bauksit Curhat Hilirisasi Tak Semulus Nikel

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) membeberkan bahwa hilirisasi atau pemurnian bijih bauksit tidak semulus hilirisasi komoditas nikel yang sudah berjalan sejak 2020 lalu.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto menyebutkan hilirisasi bauksit dengan komoditas nikel sangatlah berbeda. Perbedaan terdapat pada produk turunan bauksit yang terbatas, dan tidak seperti nikel, terdapat berbagai jenis produk hilirisasi.

"Perbedaannya tingkat turunan, kalau bauksit itu dari bauksit itu hanya sampai di alumina, tidak ada antara bauksit dengan alumina itu di bawahnya nggak ada. Kalau nikel ini tergantung kebutuhan, itu ada beberapa step-step yang berbeda dengan bauksit, sifatnya berbeda. Kita hanya ada dua sampai ujung yaitu alumina dengan aluminium," jelasnya dalam program Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Jumat (13/1/2023).

Ronald juga mengungkapkan perbedaan dari sisi biaya pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) nikel dan bauksit. Dia menyebut bahwa untuk mendirikan satu smelter bauksit diperlukan modal (Capital Expenditure/ Capex) hingga US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.160 per US$).

Dia mengatakan, besaran modal yang dibutuhkan untuk mendirikan satu smelter bauksit tidak mudah didapatkan. Menimbang, keadaan perekonomian dunia yang sangat tidak pasti karena perang antara Rusia-Ukraina, juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

"Capex-nya sangat besar untuk mendirikan satu smelter (bauksit) itu butuh US$ 1,2 miliar. Ini bukan uang kecil, karena saat ini kan dunia investasi juga tidak baik-baik amat. Karena ada perang, karena pandemi, dan sebagainya, banyak mengakibatkan hal-hal yang tidak bisa terejawantahkan perintah undang-undang itu," tuturnya.

Baca: Pak Jokowi Betul, Ini Bukti Nyata Hilirisasi Nikel RI Sukses!

Dia menekankan bahwa roadmap atau peta jalan hilirisasi nikel dan bauksit tidak bisa disamakan.

"Saya sebetulnya ingin mencoba menggali lebih dalam, apakah tidak seyogyanya roadmap hilirisasi itu tidak disamaratakan, artinya, polanya sama. Kita semua sepakat hilirisasi, tidak ada satu pengusaha Indonesia yang tidak sepakat hilirisasi," tuturnya

Dengan perbedaan sifat komoditas bauksit dengan tambang lainnya, menurutnya perlu ada pembenahan roadmap khusus untuk masing-masing komoditas yang akan dihilirisasi, khususnya bauksit.

"Ini perlu ada penyelarasan roadmap hilirisasi khusus untuk bauksit. Saya tidak mengatakan komoditas lain, karena saya tidak ahli. Tapi komoditas bauksit harus ada evaluasi kembali tentang perjalanan roadmap-nya," tegas Ronald.

Ronald juga sempat menyebutkan, bila dibandingkan dengan negara China, di sana pembangunan hilirisasi untuk bauksit turut dibantu oleh pemerintahnya. Sementara di Indonesia, menurutnya kurang ada harmonisasi antara pelaku usaha dengan pemerintah Indonesia.

"Pemerintah di China itu pembangunan hilirisasinya itu berdarah-darah. Artinya, China itu menyiapkan tempat ada pelabuhan, ada power plant, ada macam-macam. Tinggal bangun (smelter) saja. Kalau ada yang ganggu, pemerintah yang siap nahanin. Kalo kita (Indonesia) kan nggak, kita suruh bangun semuanya," jelas Ronald.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa ikut membantu dalam pembangunan hilirisasi bauksit di Indonesia. Sehingga amanah dari UU No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) untuk menyetop ekspor mineral mentah, khususnya bijih bauksit, dan melakukan hilirisasi di Indonesia, bisa terlaksana.

"Undang-undang itu seharusnya pemerintah juga ikut campur dong. Kan itu tugasnya bukan tugas pengusaha saja, tugas pemerintah dan pengusaha untuk mengejawantahkan perintah undang-undang," ucapnya.

Baca: Galaunya Pengusaha Nikel Bila RI Kalah di Banding WTO

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Nyusul Nikel, Harta Karun RI Ini Diramal Bakal Jadi Primadona