Buruh Kritik Tajam Perpu Cipta Kerja Jokowi: Cuma Ganti Baju!
Zefanya Aprilia, CNBC Indonesia
03 January 2023 18:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos menilai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo semakin mengabaikan aspek partisipasi publik dan juga ketertundukan pemerintah terhadap hukum.
Nining mengatakan, sejak awal polemik UU Cipta Kerja pada tahun 2020, masyarakat menuntut agar pengesahannya tidak tergesa-gesa dan ugal-ugalan. Ia melanjutkan, presiden sendiri yang mempersilakan masyarakat yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, pemerintah tidak mengindahkan putusan MK bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam dua tahun. Jokowi malah mengesahkan Perpu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja pada akhir tahun 2022.
"Padahal, MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak partisipatif, maka harus diperbaiki. Nah sampai terakhir kita sangat kaget ketika presiden mengeluarkan Perppu tentang Cipta Kerja, padahal ini kita melihat ini cuman ganti kulit, cuman ganti baju," ujar Nining kepada CNBC Indonesia, Selasa (3/1/2023).
Ia mengatakan jika melihat UU Cipta Kerja secara sekilas, seolah-olah undang-undang tersebut menguntungkan. Tetapi sebenarnya, menurut Nining, ada 'penghapusan' beberapa hak dalam Perpu Cipta Kerja seperti hak cuti panjang, kepastian kerja, dan hak pesangon.
"Di mana kita melihat bahwa pemerintah hari ini melahirkan regulasi itu bukannya kemudian meningkatkan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan keadilan, tapi justru semakin menurunkan nilai-nilai itu," jelasnya.
Sehingga, lanjut Nining, langkah pengesahan Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya untuk menghindari putusan MK. Maka dari itu, pemerintah membuat 'baju baru', yakni Perpu Cipta Kerja.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lagi, Buruh Tuntut Jokowi! Ancam Gelar Aksi 'Penyelamatan'
Most Popular