Eksklusif Menteri PANRB
Pensiun Massal PNS Nyata! Menteri PANRB Sudah Pegang Datanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (PANRB) telah merampungkan pembenahan data aparatur sipil negara (ASN) secara keseluruhan. Termasuk para ASN yang memasuki usia senja.
Pendataan ini dilakukan seiring dengan adanya rencana kebijakan pensiun dini massal bagi ASN, termasuk bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Ini sebagai mana tertuang dalam RUU ASN yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 usulan DPR.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pendataan ini telah dilakukan bersama lembaga negara lain yang memegang data itu seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Saya rapat maraton, karena data udah 8 tahun belum tertib saya target 3 bulan ini tertib termasuk data-data anomali," ujar Anas saat ditemui CNBC Indonesia di kantornya, Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Dari hasil perbaikan data hingga akhir Desember ini, Anas mengaku sudah merampungkan pendataan ASN secara menyeluruh hingga 96%. Dari situ semakin tergambar jumlah ASN yang bakal memasuki usia pensiun sehingga jumlah kebutuhan ASN ke depan kata dia semakin terukur.
"Saya sudah minta ke BKN data 10 tahun terakhir dan kita proyeksi 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang itu berapa sih yang akan pensiun kan sudah bisa dihitung, dari sini ke depan bisa kita proyeksikan berapa kebutuhan ASN," tuturnya.
Kendati begitu, Anas belum bisa mengungkapkan jumlah pasti rincian data ASN itu. Dia hanya bisa memastikan pendataan ini turut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang telah dimandatkan Presiden Joko Widodo.
"Nah ini sedang kita rampungkan, tapi kan presiden memberi arahan supaya ada penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan," ucap Anas.
Menurutnya, pendataan ini juga sekaligus untuk memetakan besaran jumlah ASN sesuai dengan kompetensi dan tugasnya, seperti guru, tenaga kesehatan, hingga yang mengurus administrasi. Tak terkecuali juga mereka yang masih menyandang status non-ASN, seperti honorer atau tenaga kontrak.
"Ada banyak sekolah-sekolah di pinggiran di luar Jawa, bahkan di Jawa, di pedalaman, maka sekolah SD ASN-nya hanya dua, selebihnya non ASN, atau belum PPPK dan seterusnya. Ini yang menjadi agenda prioritas kami," kata Anas.
![]() |
Simak, wawancara eksklusif Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bersama CNBC Indonesia bertajuk 'MENPAN-RB BUKA-BUKAAN SOAL NASIB PNS DI 2023' dalam program Nation Hub, 29 Desember 2022, pukul 18.30 WIB.
[Gambas:Video CNBC]
Tenaga Honorer, PR Birokrasi Jokowi yang Tak Kunjung Tuntas
(mij/mij)