Heboh Bupati Meranti VS Kemenkeu, Sampai Bilang Setan & Iblis

Jakarta, CNBC Indonesia - Nama Bupati Kabupaten Kepuluan Meranti, Muhammadi Adil, tiba-tiba mencuat pada penghujung 2022. Gara-garanya, ia meluapkan kekesalan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan melontarkan kata setan dan iblis.

Kekesalan Adil didasari dana bagi hasil (DBH) produksi minyak Meranti yang semakin ke sini semakin minim besarannya diberikan Kemenkeu, padahal produksi minyak Meranti terus meninggi di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar AS.

Menurut Adil, Meranti merupakan salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia. Daerah itu kata dia mampu memproduksi minyak mentah hingga 7.500 barel per hari saat ini, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barel per hari. Produksi itu pun telah membuat 103 sumur minyak kering.

"Minyak kami pak, 103 sumur kering, kalau 100 sumur lagi kering miskin total, kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pempus, serahkan saja duit minyak kami, sudah selesai itu," ucap Adil.

Baca: Ketika Meranti Merana Menanti Jatah Hasil Migas

Jumlah produksi itu pun menurutnya sudah hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas, yaitu 9.000 barel per hari. Untuk mengejar target itu, Meranti menurutnya terus gencar melakukan penggalian sumur dari tahun ini 15 sumur, hingga 2023 sebanyak 19 sumur minyak mentah.

Tapi, dengan kinerja produksi itu, Adil mengungkapkan, uang dari hasil produksi yang telah diserahkan Meranti ke pemerintah pusat tidak diberikan secara benar. Bahkan dari yang tahun ini sebesar Rp 114 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta untuk tahun depan.

Ia berpendapat, dana yang tidak tersalurkan ini menjadi masalah karena Meranti merupakan daerah miskin esktrem dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68%. Padahal, Presiden Joko Widodo ditegaskannya telah memerintahkan penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2024.

"Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin, bapak ibu ambil uangnya entah dibawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana?" ujar Adil.

Baca: Jokowi Godok Aturan Pensiun Dini Massal, PNS Sudah Siap?

Karena permasalahan ini, Adil sempat mengungkapkan, sebaiknya pemerintah pusat menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga saja, terutama jika tak lagi mau mengurus daerah itu karena hanya mengambil dana dari hasil produksi minyaknya saja.

"Kasihkan kami ke negeri sebelah, kan saya ngomong. Atau bapak tak paham juga omongan saya. Apa perlu meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin kan, ini menyangkut masalah meranti yang miskin ekstrem," ujarnya.

Adil mengaku sudah tiga kali kirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta penjelasan ini melalui audiensi. Tapi dia mengaku tak puas karena jawabannya selalu minta pertemuan secara online, sedangkan saat meminta audiensi di Kemeterian Dalam Negeri bersedia offline.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu juga tidak hadir yang kompeten, itu yang hadir waktu itu entah staf entah apa, sampai pada waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis atau setan, nah hari ini pak saya kejar lagi," ucap Adil.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman sebetulnya sudah berulang kali menjelaskan kepada Adil saat itu formulasi pembagian DBH sudah ditentukan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pun juga pembagiannya sudah diperluas ke daerah lain, bukan hanya dikembalikan ke daerah penghasil saja.

"Itukan ada formulanya, saya sampaikan tadi, misalnya ditetapkan di UU, 85% itu diberikan kepada pusat, daerah sebesar 15%, kemudian bukan hanya daerah penghasil, tapi juga diberikan yang namanya daerah pemerataan," kata Luky.

Baca: Bupati Meranti Blak-blakan Kas Daerahnya Tinggal Rp 8 Miliar

Selain itu, berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 19 Desember 2022 juga baru mencapai 63,76% atau Rp 900,71 miliar dari pagu Rp 1,4 triliun. Padahal dana transfer ke daerah dan dana desa yang disalurkan juga telah mencapai Rp 877,01 miliar atau sudah 100,54% dari target.

"Tapi TKD itu kan baru dari transfer dari pusat ke daerah, tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan sehingga efek multiplier ya bisa dinikmati okeh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan," ucap Luky.

Sebetulnya, bukan meranti saja yang seret membelanjakan APBD nya pada 2022. Kemenkeu mencatat hingga 31 Oktober 2022 terdapat Rp 278 triliun simpanan dana daerah di perbankan, angka ini naik dari catatan pada 30 September 2022 yang sebanyak Rp 223,84 triliun. Simpanan dana daerah di bank ini pun sempat membuat Presiden Joko Widodo jengkel.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga November 2022, masih terdapat tujuh daerah yang penyerapan APBD-nya di bawah 70%, diantaranya Sulawesi Tengah 44%, Kalimantan Timur 49%, Papua Barat 53%, Bangka Belitung 54%, Jambi 61%, Kalimantan Utara 61%, dan Papua 62%.

Kendati begitu, Kementerian Dalam Negeri memastikan, khusus kisruh permasalahan antara Bupati Meranti Muhammad Adil dan Kementerian Keuangan mengenai dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas telah selesai.

Baca: Macam Meranti, Banyak Kepala Daerah Tak Salurkan Uang Rakyat

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menuturkan, pihaknya telah memfasilitas diskusi selama dua hari pada 21-22 Desember 2022. Dalam diskusi ini, semua permasalahan terkait dengan DBH, data produksi dan lifting minyak dan gas telah jelas, baik dari sisi Bupati Merani dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta SKK Migas dan Kementerian ESDM.

"Sudah clear yang lalu itu, dan hari ini cair kok gada masalah, seperti kita cair diskusi kaya gini," kata Agus, dikutip Kamis (22/12/2022).

Dia mengatakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan membayarkan kurang bayar DBH tahun ini segera. Kurang bayar ini disebabkan oleh adanya perubahan harga minyak dari US$ 60 per barel menjadi US$ 100 per barel

Kemudian, perhitungan prognosis DBH tahun depan disepakati. Namun, Adil menolak perihal pemberitaan yang mengungkapkan bahwa serapan belanja Meranti rendah. Menurutnya, Meranti telah melakukan belanja. Bahkan, kas keuangannya hanya tersisa Rp 8 miliar.

"Itu beritanya ngawur, kas daerah tinggal Rp 8 Miliar," tegas Adil. Dari catatan Adil, serapan belanja di daerahnya telah mencapai 84% dari anggaran.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Heboh! Bupati Meranti Marah Besar ke Anak Buah Sri Mulyani