Bupati Meranti Blak-blakan Kas Daerahnya Tinggal Rp 8 Miliar

Jakarta, CNBC Indonesia - Bupati Meranti Muhammad Adil mengungkapkan bahwa permasalahan antara pihaknya dan Kementerian Keuangan terkait dengan dana bagi hasil (DBH) telah selesai.

Adil mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan membayarkan kurang bayar DBH tahun ini segera. Kurang bayar ini disebabkan oleh adanya perubahan harga minyak dari US$ 60 per barel menjadi US$ 100 per barel

Kemudian, perhitungan prognosis DBH tahun depan disepakati. Namun, Adil menolak perihal pemberitaan yang mengungkapkan bahwa serapan belanja Meranti rendah.

"Itu beritanya ngawur, kas daerah tinggal Rp 8 Miliar," tegas Adil, dikutip Kamis (22/12/2022).

Baca: Kisruh dengan Kemenkeu, Nasib Bupati Meranti di Ujung Tanduk?

Dari catatan Adil, serapan belanja di daerahnya telah mencapai 84% dari anggaran.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkapkan bahwa serapan daerah akan terus digenjot. Dia yakin pada akhir tahun serapannya bisa bertambah.

"Masih kecil karena pihak ketiga (proyek-proyek) itu belum dibayarkan, klo sudah dibayarkan pasti meningkat," tegasnya.

Baca: Pemda Doyan Minta Uang ke Sri Mulyani, Tapi Cuma Diam di Bank

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja daerah Kabupaten Meranti ternyata masih minim hingga akhir tahun ini. Padahal, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang disalurkan pemerintah sudah hampir 100%.

Dana yang dibelanjakan Pemerintahan Kabupaten Meranti masih sebesar 63,85%, berdasarkan laporan APBD per 18 Desember 2022. Nilainya sebesar Rp 900,71 miliar dari pagu belanja tahun ini Rp 1,41 triliun. Sedangkan realisasi TKDD-nya sudah Rp 877,01 miliar atau 100,54% dari pagu tahun ini Rp 872,27 miliar.

"TKD itu kan baru dari transfer dari pusat ke daerah, tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan sehingga efek multiplier ya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman saat konferensi pers di kantornya, minggu lalu.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kronologi Marahnya Bupati Meranti, Sebut Kemenkeu Setan