Lontarkan Kata 'Iblis', Bupati Meranti Tak Menyesal

Jakarta, CNBC Indonesia - Bupati Meranti Muhammad Adil mengaku tidak menyesal dengan pernyataannya kepada jajaran Kementerian Keuangan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia, Adil melakukan protes kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman terkait dengan dana bagi hasil (DBH).

Dia bahkan mengatakan bahwa ucapannya tersebut adalah bentuk pertanyaan kepada Kemenkeu, bukan pernyataan. Dirinya pun tidak merasa menyesal.

"Sudah selesai, itu kan pertanyaan, bukan pernyataan," kata Adil selepas pertemuan dengan Kemenkeu, Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kemendagri, dikutip Kamis (22/12/2022).

"Menyesal tidak? Wong pertanyaan kok nyesal gimana?" lanjut Adil ketika ditanya pewarta perihal perasaan sesal.

Baca: Sudah Cair! Segini Bonus Diterima PNS Pajak

Kemendagri sendiri mengatakan bahwa Kemenkeu ada kurang bayar kepada Meranti. Dari pertemuan selama dua hari berturut-turut, 21-22 Desember 2022, kurang bayar tersebut akan segera diberikan oleh Kemenkeu. Namun, Kemendagri tidak menyampaikan berapa besar kurang bayar tersebut.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menuturkan kurang bayar tersebut disebabkan adanya perubahan pada harga acuan minyak dan gas yang naik dari US$ 60 per barel menjadi US$ 100 per barel.

Namun, Agus mengingatkan bahwa angka tersebut bisa berubah tergantung dinamika yang terjadi. "Tetapi nanti manakala ada perubahan nanti disesuaikan lagi. Kalau lifting turun, DBH turun," kata Agus.

Baca: Nah! Ini Ending Perseteruan Kemenkeu & Bupati Meranti

Dalam Rakornas yang diadakan di Riau tersebut, Adil sebenarnya kesal lantaran dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang semakin ke sini semakin minim besarannya diberikan Kemenkeu.

Hal tersebut tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, menurut Adil, harga minyak Meranti terus meninggi di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar AS.

"Minyak kami itu bertambah banyak. Bahkan hampir 8.000 barel per day," ungkapnya. Dengan besaran produksi ini, menurutnya, DBH yang diberikan tidak sesuai.

Adil telah berulang kali menyurati Kementerian Keuangan untuk melakukan audiensi, tetapi jajaran kementerian meminta audiensi dilakukan secara online. Adil pun mengadu kepada Kementerian Dalam Negeri dan semua bisa dijalankan secara offline.

"Kementerian Keuangan susahnya gak ketulungan," katanya.

Dia pun menceritakan bahwa Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 miliar pada 2022 dengan asumsi harga minyak di US$ 60 dolar per barel. Kemudian, tahun depan, Meranti akan mendapatkan DBH dengan acuan asumsi harga minyak US$ 100 dolar per barel sesuai dengan nota keuangan.

Namun, Adil menjelaskan bahwa hal ini pun harus dikonfirmasi dengan susah payah ke Kementerian Keuangan.

"Kemarin waktu Zoom (meeting) dengan Kementerian Keuangan tidak bisa menyampaikan dengan terang, baru menyampaikan dengan terang bahwa US$ 100 dolar per barel setelah didesak," papar Adil.

Karena kekecewaan ini, dia sampai menyebut bahwa jajaran Kemenkeu bak setan atau iblis.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Meranti Simpan 'Harta Karun' Bejibun, Tapi Kok Masih Miskin?