Catat! 20 Kepala Daerah Ini Tak Gantungkan Nasib ke Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 20 pemerintah daerah yang sudah memiliki anggaran pendapatan dan belanda daerah (APBD) tergolong mandiri.

Mandiri ini memiliki artian pendapatan asli daerah (PAD) mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan pemerintah pusat. Dengan demikian, APBD mereka tak lagi sepenuhnya bergantung dari APBN.

"Saat ini yang dikatakan mandiri, yang PAD-nya lebih tinggi dari TKD baru ada 20 daerah," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12/2022)

Baca: Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 752,81 T, Pemda Belanja Dong!

Sebanyak 20 daerah itu terdiri dari 14 provinsi, 5 kota dan 1 kabupaten yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Batam, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya dan Badung.

"Tidak hanya semata-mata mengejar TKD saja, tetapi harus fokus bagaimana meningkatkan PAD karena dua-duanya ini yang nanti akan digunakan untuk belanja di daerah seperti pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Menurut ia, khusus untuk Kabupaten Meranti yang saat ini tengah mencuat di publik karena menagihkan dana bagi hasil (DBH) migasnya ke Kementerian Keuangan, akibat merasa produksi migasnya banyak tapi nilai DBH nya kecil, memang terbilang masih bergantung pada TKD pemerintah pusat.

Baca: Ucapan Bupati Meranti Soal Kemenkeu Iblis Berbuntut Panjang

Kabupaten itu masih sangat bergantung dengan TKD karena penggalian sumber-sumber dana yang masuk ke PAD masih sangat minim, seperti belum optimalnya pajak dan retribusi di daerah tersebut.

"Potensi ini jarang punya peta yang bagus potensinya, tidak ada kajian potensinya seberapa gitu ya, tidak ada berdasarkan kajian yang mendalam. Potensi itu perlu dikaji mendalam sehingga tahu persis potensi berapa. Setelah ada potensi ada target, setelah ada taret ada realisasi," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka menambahkan, belanja yang digelontorkan pemerintah ke Kabupaten Meranti memang kerap kali lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang diperoleh dari daerah ini.

"Jadi kalau bisa dilihat imbangnya, berapa sih yang diambil dari Meranti, dibandingkan yang dikembalikan pemerintah pusat lewat berbagai belanja pusat atau daerah? Itu jauh lebih tinggi yang dikeluarkan pusat untuk kabupaten Meranti," kata Putut.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Geram, Dana Pemda Parkir di Bank Capai Rp123 T