
Ironi RI Negara Agraris: Kekurangan Stok Hingga Impor Beras!

Impor Beras Indonesia
Rencana pemerintah Indonesia impor satu ton beras menuai kontroversi. Padahal, hal ini bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.
Berdasarkan catatan sejarah, impor beras terjadi kali pertama pada era pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1910. Kala itu Indonesia mengalami paceklik yang membuat pemerintah Belanda mengimpor beras dari Burma, India, dan China.
Selanjutnya Indonesia sempat melakukan impor beras pada era Orde Baru sekitar tahun 1969. Pada 1980 Indonesia tercatat mengimpor sebesar 2,02 juta ton beras dari luar negeri.
Sampai akhirnya pada 1985 dan 1986 impor beras dalam negeri tercatat nihil. Pada tahun sebelumnya yakni 1984 Indonesia mencapai swasembada pangan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras sebanyak 301,7 ribu ton pada periode Januari-Oktober 2022. Jumlah tersebut susut 20,4 juta ton (6,34%) dibanding Januari-Oktober 2021.
Kemudian nilai impor beras nasional periode Januari-Oktober 2022 mencapai US$137,42 juta, turun 5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertanyaan yang sering kali mengemuka adalah mengapa Indonesia harus impor beras jika disebut sebagai negara agraris?
Seperti diketahui, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Namun, ternyata hal itu tidak bisa membuat negara ini berhenti mengimpor beras.
Berdasarkan data BPS dari 2000 hingga 2019 tercatat bahwa Indonesia selalu impor beras. Dalam rentang waktu tersebut, pemerintah paling banyak mengimpor beras pada tahun 2018 yakni hingga mencapai 2.253.824,5 ton atau setara US$ 1,03 miliar.
Kemudian tahun ini impor beras menyeruak karena stok beras bulog yang digadang terus menipis. Rencana a impor beras umum untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang akan dilakukan Perum Bulog hingga 200 ribu ton terus menuai polemik dan ironi.
Padahal empat bulan lalu Indonesia dianggap sebagai negara yang swasembada beras.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI) memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena dianggap swasembada beras.
Selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2019 hingga 2021, Indonesia disebut bisa konsisten memproduksi beras sebanyak 31,3 juta ton.
Namun nyatanya tak bisa dipertahankan oleh Indonesia. cadangan beras pemerintah semakin menipis, oleh karena itu Bulog berencana melakukan impor beras untuk mengisi CBP.
Impor dibutuhkan untuk menambah stok beras untuk cadangan pemerintah, di sisi lain perlu juga melakukan intervensi harga terutama di saat harga melonjak maupun kondisi darurat seperti bencana alam.
Dalam catatan CNBC Indonesia, dalam hitungan hari beras impor akan masuk ke Indonesia. Ini adalah bagian dari 200 ribu ton izin beras yang dikeluarkan pemerintah untuk jadwal pemasukan sampai akhir tahun 2022.
Namun muncul lagi pertanyaan, Salah satu fungsi CBP untuk intervensi harga ketika harga naik tinggi. Lah harga naik tinggi kan di Desember-Januari tapi beras impornya belum ada, bagaimana pemerintah bisa mengintervensi?
Keputusan impor dinilai sudah terlambat. Sebab, impor beras ini perlu proses masih harus melakukan perjanjian dengan pihak eksportir di negara bersangkutan, mencari logistik dan bahkan masa pengiriman bisa berlangsung 2-3 minggu ke Indonesia.
Sementara akhir Januari- Februari diperkirakan akan panen raya. Maka yang dinilai akan dirugikan tentu petani, masuknya beras impor akan menekan harga di tingkat usaha tani.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aum/aum)