Heboh Korupsi Parlemen Eropa, Anggota Didesak Resign Massal

Jakarta, CNBC Indonesia - Pimpinan Koalisi Sosialis Demokrat (S&D) di Parlemen Eropa telah meminta beberapa anggotanya untuk mundur dari jabatan penting di lembaga itu. Hal ini dikarenakan skandal korupsi yang melibatkan salah satu rekannya yang paling terkenal, Eva Kaili.

Presiden S&D Iratxe García Pérez mengatakan dirinya sangat kecewa dengan adanya penangkapan Kaili. Ia mengatakan perhatian utamanya adalah untuk melindungi kredibilitas Parlemen, yang menurutnya, tidak boleh 'ternoda' oleh pengungkapan tersebut.

"Kelompok saya dan saya sendiri terkejut dengan kasus korupsi ini. Saya ingin memperjelas bahwa komitmen kami terhadap transparansi adalah, telah dan akan selalu mutlak," ujarnya, dikutip Euronews, Rabu (14/12/2022).

Pérez menambahkan bahwa pihaknya juga mengambil tindakan kepada anggota S&D yang juga masih diselidiki terkait skandal korupsi Kaili. Tercatat, ada satu anggota yang keanggotaannya dibekukan dan tiga lainnya yang telah mundur.

"Kami telah memutuskan bahwa anggota parlemen yang sedang diselidiki atau mereka yang asistennya sedang diselidiki oleh penegak hukum melepaskan posisi tanggung jawab apa pun yang mereka lakukan di Parlemen dan di kelompok S&D selama proses berlangsung lama," kata García.

Kaili sendiri diduga melakukan lobi ilegal untuk mendukung negara Teluk Persia, yang diidentifikasi oleh media Belgia sebagai Qatar, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022.

Sang legislator dilaporkan 'tertangkap basah', satu-satunya keadaan yang memicu pencabutan segera kekebalan parlementer. Penangkapan ini menyusul penggerebekan di Brussel, Jumat. Ini terkait uang tunai 600.000 euro, 150.000 euro, serta beberapa ratus ribu euro lain di dalam sebuah koper di kamar hotel.

Ayahnya, Alexandros, dan suaminya, Francesco Giorgi, juga diinterogasi atas dugaan peran mereka dalam skema tersebut.

Selama bertahun-tahun, Kaili telah menjadi bagian dari berbagai komite, termasuk sebagai anggota pengganti Delegasi untuk hubungan dengan Semenanjung Arab (DARP).

Hannah Neumann, anggota parlemen asal Jerman yang memimpin DARP, mengatakan bahwa selama masa jabatannya, ia melihat beberapa kedutaan mencoba mempengaruhi keputusan komite "jauh lebih agresif daripada yang lain."

"Sangat jelas bahwa beberapa kolega dari kelompok S&D memiliki agenda pro-Qatar yang kuat. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa dalam beberapa kasus ini mungkin terkait dengan campur tangan eksternal ilegal dan tuduhan itu mengejutkan saya," kata Neumann.

"Jika ternyata benar bahwa Qatar, atau negara lain mana pun, telah mencoba mempengaruhi Anggota Parlemen Eropa melalui suap dalam jumlah besar, ini akan menjadi beban berat bagi hubungan diplomatik dan juga pekerjaan saya dengan delegasi."